Saat ini hampir semua kementerian dan lembaga memiliki pusat data dan informasi (Pusdatin) yang fungsinya dalam konteks Satu Data Indonesia sebagai walidata. Data statistik akurat dan satu data diharapkan semua data berasal dari sumber yang sama. Tapi faktanya masih terjadi perbedaan data di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Bappenas mendukung revisi UU Statistik dalam hal menyelaraskan dengan berbagai peraturan yang ada dan sumber data yang mencakup digital dan data besar (big data) yang tentunya perlu diatur dalam RUU Statistik,” usulnya.
RUU Statistik juga perlu diselaraskan dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Tapi pengaturan keduanya berbeda, khususnya terkait sumber data untuk dasar pembangunan dengan statistik. Untuk merancang metodologi statistik dimulai dari perencanaan dan pengumpulan data. Ke depan perlu diatur survei berbasis digital untuk menghasilkan data akurat. Pengolahan dan manajemen data harus mencakup prosedur penjaminan kualitas data statistik dan sistem pengelolaan, keamanan dan penyimpanan.
Penguatan sistem informasi data statistik yang perlu diperhatikan terkait tata kelola data terpadu dan terkoordinasi. Standar format data, meta data, penggunaan kode referensi yang telah diatur dalam Satu Data Indonesia. Kemudian penguatan infrastruktur data yang berkembang melalui UU PDP. Pengiriman data harus melalui proses secara end to end yang terjamin keamanannya.
Proses akuisisi data menurut Vivi lebih baik menggunakan mekanisme koleksi atau pengumpulan data. Akuisisi jika merujuk pemanfaatan data yang dihasilkan walidata lain bisa diatur dengan protocol data sharing atau berbagi data. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan statistik perlu diatur dalam RUU.
Dalam rapat itu Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, Kementerian Perindustrian, Adie Rochmanto Pandiangan, menjelaskan kendala yang selama ini dihadapi dalam menghasilkan data resmi nasional. Khususnya untuk data statistik sektoral tentang Data industri dan Data Kawasan Industri. Data itu sekarang semakin lengkap, akurat dan reliabel.
Tapi perlu pengakuan dan rekognisi Satu Data indonesia bahwa referensi data industri dan data kawasan industri itu dari Kemenperin. Serta dukungan anggaran yang memadai untuk menjangkau seluruh data dari kecil sampai besar. Soal akuisisi data, kompilasi data, dan kolaborasi antara kementerian dan BPS dalam menghasilkan satu data tunggal yang resmi, Adie mengatakan saat ini ada Satu Data Indonesia.
“Menjadi wadah untuk penentuan data tunggal serta referensi/acuan untuk pemangku kepentingan atau pimpinan dalam pengambilan keputusan,” tutupnya.
















