DPR saat ini sudah geregetan ingin mengerem laju kereta asap tembakau itu. Saat ini sudah terkumpul 224 tanda tangan anggota DPR yang mendukung RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau –dari 550 orang total anggota dewan.
Salah satu penggagas RUU tersebut adalah anggota Komisi XI Mariani Akib Baramuli. Menurut anggota komisi yang menangani perburuhan dan kesehatan ini, RUU ini bertujuan melindungi masyarakat. Kalangan yang rentan adalah anak-anak, remaja, perempuan, dan orang miskin, ujar Mariani.
Menurut Mariani, orang miskin akan tetap miskin karena hampir seluruh pendapatannya dibelanjakan untuk rokok. Rata-rata pembelian rokok per orang Rp20.000. Ini kan memberatkan kantong orang miskin, ujarnya.
Namun nampaknya angan Mariani hanya akan hampa meninju angin. Meski sudah termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004-2009, RUU yang terdiri dari 13 bab dan 87 pasal ini tak kunjung menjadi prioritas diundangkan. RUU ini masih ngendon di meja Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPR sendiri belum membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menggodog calon UU ini.
Memang kesehatan tidak pernah jadi isu politik utama. Padahal sehat adalah hak asasi manusia, ungkap Agung getir. Agung menjelaskan RUU ini tergusur oleh paket RUU Politik dan Ekonomi.
Namun setidaknya RUU ini harus gol paling lambat 2009 karena sudah menjadi Prolegnas, janji Agung. Agung menyadari, implikasi RUU ini akan besar. Sudah jamak anggota dewan merokok di Sidang Paripurna maupun rapat-rapat komisi atau panitia, sambungnya. Praktis, jika aturan ini berlaku, anggota dewan yang getol merokok harus menunda hasratnya di lingkungan gedung DPR.
Sayangnya Indonesia kuper dalam pergaulan dunia. Pada 29 Juni 2004, 168 negara dari 192 anggota Badan Kesehatan Dunia (World Health Organisation, WHO) telah menandatangani Konvensi Dampak Tembakau. Celakanya, Indonesia tidak turut teken.
