Ia mengusulkan agar wajib militer yang diatur dalam RUU ini lebih ditargetkan kepada masyarakat profesional. Artinya, sukarelawan nantinya berasal orang-orang yang memang sudah bekerja dan memiliki jaminan dalam pekerjaannya. Yang menjadi kekhawatiran kita juga, misalnya saya pengangguran anda pengangguran, lalu kemudian wajib militer, sudah pintar nembak, pintar segala macam, setelah selesai tugas kamu pulang ke kampung, apa yang kamu kerjakan? Bisa takut-takutin masyarakat, kriminal meningkat, nah itu dia inikan bahaya sekali, ujarnya
Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan Banyu Perwita mengatakan walaupun sistem keamanan nasional dijadikan acuan penting dalam pembahasan RUU ini, namun jangan sampai mengabaikan HAM. Banyu meminta agar substansi RUU lebih menekankan pada kekuatan sipil, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Jangan sampai komponen RUU ini bersifat luas dari UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan prinsip-prinsip dasar PBB tentang HAM, katanya.
Berbeda, Direktur Eksekutif Pro Patria Institute Hari Prihatno memandang pembahasan komponen cadangan belum menjadi prioritas. Menurut Hari, sebelum masuk ke komponen cadangan, Pansus seharusnya memikirkan dukungan untuk komponen utama terlebih dahulu. Tiba-tiba bicara komponen cadangan, itu suatu penyimpangan demokrasi, tukasnya.
Pandangan Pro Patria sepertinya sejalan dengan Masduki. Menurutnya, terdapat tiga hal yang menjadi komponen dalam pembahasan RUU ini yakni komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Masduki berpendapat proses pembahasan seharusnya runut.
Komponen utamanya masih bermasalah, misalnya Alat Utama Sistem Persenjataan (Alusista) bermasalah, kesejahteraan bermasalah, macam-macam masih bermasalah. Loh ini tiba-tiba kok masuk ke komponen cadangan, jadi pertanyaan kritisnya di situ, katanya.
















