Selain itu, kelompok subyek pajak warisan belum terbagi yang tidak menghasilkan penghasilan diatas PTKP dan penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah PTKP juga tidak perlu mengikuti program amnesti pajak. (Baca juga: Pahami Risiko Jika Tak Ikut Program Tax Amnesty)

Kelompok masyarakat lain yang tidak wajib mengikuti program ini adalah wajib pajak yang memilih untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan wajib pajak yang hartanya sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan oleh salah satu anggota keluarga.

Sebelumnya, DJP juga telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 10/PJ/2016 yang isinya memberikan kemudahan dalam pengisian formulir serta pedoman teknis lainnya dalam rangka pelaksanaan pengampunan pajak.

Namun, DJP tidak memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menunda maupun mengangsur uang tebusan maupun tunggakan pajak, sehingga masyarakat yang ikut program amnesti pajak diharapkan mampu menyiapkan dana dengan cara yang paling nyaman. (Baca juga: Begini Cara Menghitung Uang Tebusan Tax Amnesty)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menilai gerakan "stop bayar pajak" yang beredar melalui "hashtag" di media sosial tidak realistis serta bisa merugikan kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara."Kalau stop membayar pajak, itu merugikan diri sendiri dan tidak realistis," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Selasa (30/8).Hestu menjelaskan penerimaan negara dari sektor pajak sangat penting karena memiliki manfaat untuk penyediaan fasilitas penyelenggaraan negara yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi.