Komisi III DPR diminta memanggil Kapolri Jenderal Sutarman untuk memberikan klarifikasi seputar tudingan dugaan mengamankan skandal proyek Hambalang saat menjabat Kapolda Mentro Jaya. Hal ini dikatakan koordinator Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran persnya, Minggu (8/12).
“Komisi III harus memanggil Kapolri Jenderal Sutarman untuk mengklarifikasi,” ujarnya.
Menurut Neta, klarifikasi diperlukan agar Sutarman dalam menjalankan tugasnya di Polri tidak tersandera. Apalagi, Sutarman dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan beberapa waktu lalu di DPR telah berjanji akan melakukan pemberantasan korupsi.
Neta menjelaskan, tudingan dugaan keterlibatan Sutarman dalam ‘mengamankan kasus Hambalang’ muncul dalam BAP berlogo KPK tertanggal 28 Mei 2013 berita hasil pemeriksaan terhadap Sylviana Sholeha alias Bu Pur. Berita pemeriksaan Bu Pur itu terkait pengakuan adanya komunikasi dan pertemuan antara Deddy Kusdinar dan Widodo Wisnu Wiyoko dengan Sutarman sewaktu menjabat Kapolda Metro Jaya.
Neta menuturkan, menjadi tugas Polri untuk mengusut dan mengungkap pihak yang memalsukan berita hasil pemeriksaan terhadap Bu Pur jika BAP itu palsu. Namun sebaliknya, jika asli, KPK harus segera memeriksa Sutarman dalam rangka meminta penjelasan seputar tudingan tersebut.
“Untuk itu, Komisi III perlu mengklarifikasi ke KPK, apakah BAP Bu Pur itu asli atau palsu,” katanya.
Neta berpendapat, Komisi III harus mendorong KPK mengungkap pertemuan sebenarnya antara Bu Pur dengan Sutarman, termasuk dugaan keterlibatan istri Sutarman saat adanya permintaan ‘mengamankan’ proyek Hambalang. Menurut Neta, KPK perlu mengungkap secara transparan maksud kata ‘mengamankan’.
“Apakah mengamankan dari gangguan orang-orang tak bertanggungjawab, seperti maling misalnya, atau mengamankan dalam arti kasus dugaan korupsinya tidak disentuh oleh aparat penegak hukum seperti Polri?,” ujarnya.
Selain itu, sambung Neta, Komisi III bertanggungjawab mengawal kasus seputar tudingan terhadap Sutarman hingga tuntas. Pasalnya, Komisi ini yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan serta menyetujui pengangkatan Sutarman menjadi Kapolri. Ia berharap persoalan tersebut dapat segera terungkap.
Anggota Komisi III Martin Hutabarat mengatakan, figur Sutarman sebagai Kapolri adalah orang yang taat hukum. Ia yakin Sutarman akan memberikan keterangan jika diminta. Ia setuju penyebutan nama Sutarman dalam berita hasil pemeriksaan perlu ditelaah mendalam.
“Ya harus diteliti, sejauh mana keterangan di BAP itu. Sebab, keterangan di BAP belum tentu betul,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, sedianya Kapolri diagendakan melakukan rapat dengan Komisi III. Namun sayangnya, Sutarman berhalangan lantaran menghadiri peringatan hari anti korupsi. “Minggu depan akan dijadwal kembali,” katanya.
Anggota Komisi III lainnya Harry Witjaksono mengatakan, DPR tak perlu memanggil Kapolri hanya untuk meminta klarfikasi dari Sutarman. Pasalnya, DPR merupakan lembaga politik, bukan penyidik. Ia berpendapat, penanganan kasus dugaan korupsi Hambalang menjadi ranah KPK. Itu sebabnya, KPK yang berkewenangan memanggil atau tidaknya Sutarman.
“KPK perlu tidaknya mengkonfirmasi Pak Sutarman itu menjadi diskresi KPK. Kalau kita DPR tidak perlu memanggil Pak Sutarman. Itu ranahnya KPK, mau manggil beliau atau tidak,” katanya.
Sama halnya dengan Neta, Harry meminta KPK untuk menelusuri kebenaran BAP yang tersebar di kalangan media. Pasalnya, BAP dipegang oleh penyidik dalam rangka menelusuri sebuah perkara.
“Kan harus pegang itu (BAP,red) penyidik, kenapa bisa tersebar ke media. Tapi perlu ditelusuri apa benar itu BAP dimaksud,” pungkas politisi Demokrat itu.
