Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi UU. Nantinya payung hukum tersebut menjadi bagian instrumen dalam mendukung pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah dalam laporan akhirnya mengatakan RUU APBN 2025 menetapkan sejumlah target ekonomi makro. Seperti pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp terhadap US$ sebesar Rp16.000, dan lainnya. Pendapatan negara yang disepakati dalam RUU APBN 2025 sebesar Rp3.005 triliun. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung utama pendapatan negara.
Kepatuhan wajib pajak dan tata kelola perpajakan harus semakin baik ke depan dengan dukungan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditingkatkan dengan membenahi tata kelola penerimaan sumber daya alam (SDA), dan mendorong nilai tambah. Tapi, tetap memegang teguh prinsip kelestarian lingkungan.
Postur belanja negara tahun 2025 disepakati sebesar Rp3.621 triliun. Said menyebut dari pemerintah dan DPR menambah alokasi belanja negara untuk memberikan dukungan fiskal program prioritas Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sedikitnya ada 6 program prioritas atau Quick Win Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang didukung APBN 2025.
Baca juga:
- Ini 9 Substansi Perubahan UU Keimigrasian
- Paripurna DPR Setujui 8 Poin Substansi Perubahan UU Wantimpres
- 6 Poin Penting Perubahan dalam UU Kementerian Negara
Pertama, makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp71 triliun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis untuk tensi, gula darah, rontgen, dan screening penyakit katastropik dengan anggaran Rp3,2 triliun. Ketiga, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kelas RS daerah dari tipe D menjadi C.
“Beserta sarana dan prasarana, serta alat kesetannya dengan anggaran Rp1,8 triliun,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/09/2024).
















