Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi UU. Nantinya payung hukum tersebut menjadi bagian instrumen dalam mendukung pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah dalam laporan akhirnya mengatakan RUU APBN 2025 menetapkan sejumlah target ekonomi makro. Seperti pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp terhadap US$ sebesar Rp16.000, dan lainnya. Pendapatan negara yang disepakati dalam RUU APBN 2025 sebesar Rp3.005 triliun. Penerimaan pajak menjadi tulang punggung utama pendapatan negara.
Kepatuhan wajib pajak dan tata kelola perpajakan harus semakin baik ke depan dengan dukungan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditingkatkan dengan membenahi tata kelola penerimaan sumber daya alam (SDA), dan mendorong nilai tambah. Tapi, tetap memegang teguh prinsip kelestarian lingkungan.
Postur belanja negara tahun 2025 disepakati sebesar Rp3.621 triliun. Said menyebut dari pemerintah dan DPR menambah alokasi belanja negara untuk memberikan dukungan fiskal program prioritas Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sedikitnya ada 6 program prioritas atau Quick Win Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang didukung APBN 2025.
Baca juga:
- Ini 9 Substansi Perubahan UU Keimigrasian
- Paripurna DPR Setujui 8 Poin Substansi Perubahan UU Wantimpres
- 6 Poin Penting Perubahan dalam UU Kementerian Negara
Pertama, makan siang bergizi gratis dengan alokasi anggaran Rp71 triliun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis untuk tensi, gula darah, rontgen, dan screening penyakit katastropik dengan anggaran Rp3,2 triliun. Ketiga, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kelas RS daerah dari tipe D menjadi C.
“Beserta sarana dan prasarana, serta alat kesetannya dengan anggaran Rp1,8 triliun,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/09/2024).
Keempat, renovasi sekolah mencakup ruang kelas, mebel, dan MCK dengan anggaran Rp20 triliun. Kelima, membangun sekolah unggul terintegrasi dialokasikan anggaran Rp4 triliun. Keenam, membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian 80 ribu hektar dan cetak sawah baru 150 ribu hektar. Sekaligus dukungan sarana prasarana yang menelan anggaran Rp15 triliun.
Pemerintah dan DPR memberikan dukungan anggaran atas komposisi kabinet baru dengan memberikan keleluasaan realokasi anggaran untuk kebutuhan Kementerian/Lembaga yang baru. Hal itu merupakan kewenangan konstitusional Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk menyusun jumlah Kementerian/Lembaga dalam pemerintahannya.
Belanja pendidikan dialokasikan Rp742,26 triliun atau 20 persen dari total belanja negara sebesar Rp3.621 triliun. Diharapkan penyelenggaraan pendidikan lebih inklusif. Tak ada lagi anak putus sekolah karena masalah biaya pendidikan. Besaran defisit APBN 2025 disepakati sebesar Rp616, 19 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB. Dalam rapat kerja Banggar DPR dengan pemerintah seluruh fraksi menyetujui RUU APBN 2025.
Mewakili pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan APBN 2025 adalah transisi, disusun dengan semangat keberlanjutan, optimisme, dan tetap hati-hati serta waspada terhadap dinamika lingkungan global dan nasional. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan seluruh anggota dewan atas persetujuan RAPBN 2025 menjadi UU, melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka, dan konstruktif.
Hal ini menunjukkan demokrasi Indonesia yang sehat dengan check and balance, keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kritikan yang tetap berjalan, namun kesepakatan tetap dapat diwujudkan. Dia mengatakan, APBN 2025 mendukung program prioritas Presiden terpilih antara lain Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, diharapkan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56.
Program prioritas Ketahanan Pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 di tahun 2025. Pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005 triliun, didukung oleh Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.
Target penerimaan pajak tahun 2025 ditopang reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang compatible dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.
Sri menjelaskan belanja Kementerian/Lembaga tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun untuk mendukung keberlanjutan program prioritas. Serta pelaksanaan program unggulan pemerintahan baru di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.
Dia menekankan aspek kebebasan individu adalah pondasi demokrasi yang utama yang juga berpengaruh pada kinerja ekonomi. APBN berkontribusi dalam menjaga kebebasan individual melalui pembangunan sistem hukum yang adil dan sistem keamanan masyarakat yang terpercaya.
“Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh seberapa bijak kita mengelolanya,” pungkas Sri.
















