“Berarti UU tersendiri. Tetapi kalau dalam UU, berarti bisa digabung,” ujarnya di Gedung DPD, Kamis (27/11).
Ia memahami keinginan sejumlah anggota DPD agar lembaga tersebut terpisah dari UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pemisahan tersebut dinilai penting agar DPD memiliki kewenangan penuh dalam pembahasan UU. Soalnya, dalam praktik pembahasan sebuah RUU, DPD acapkali ditinggalkan.
Mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat itu mengaku dirinya pernah menyiapkan draf RUU MPR dan DPD secara terpisah. Ke depan, kata Farouk, DPD akan mengarah pembentukan UU sendiri. “Karena substansi dari UU MD3 itu sudah tidak murni lagi,” katanya.
Terkait dengan pelibatan lembaganya dalam pembahasan revisi UU MD3, Farouk menegaskan siap turut serta. Lagi pula, putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU MD3 yang pernah diajukan lembaganya memutuskan DPD dilibatkan dalam pembahasan RUU, meskipun tidak ikut memutuskan.
“Saya juga tadi sudah ketemu dengan pimpinan Baleg bahwa senin nanti jam 9 saya bersama tim akan ketemu Baleg untuk mengusulkan dan menegaskan amanat putusan MK,” pungkas jenderal purnawirawan bintang dua Polri itu.
















