Belum juga rampung sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah mengusulkan sejumlah RUU baru. Sebanyak lima RUU sudah diputuskan bakal diusulkan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 mendatang.
Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Badikenita BR Sitepu mengatakan usulan RUU yang bakal didorong masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dengan mempertimbangkan kesiapan proses pembahasan sebuah RUU. Satu diantara persyaratan yang harus dipenuhi ada kelengkapan naskah akademik dan draf RUU. Termasuk relevansi materi muatan RUU dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat.
Karena itu, usulan Prolegnas Prioritas 2021 berdasarkan konstruksi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang mampu menghitung kondisi masa kedaruratan saat ini. Termasuk dampaknya terhadap masyarakat daerah dan proyeksi tawaran solusi alternatif atas kebutuhan hukum di daerah dan masyarakatnya.
Wakil Ketua PPUU DPD, Ajbar melanjutkan keputusan lima RUU untuk diusulkan ke forum penyusunan daftar prolegnas prioritas tahunan telah bulat di internal DPD. Nantinya, PPUU DPD dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah bakal berjuang agar dapat diakomodir.
“Jadi sudah diputuskan, nanti akan ada lima RUU,” ujar saat menggelar rapat finalisasi usul DPD terhadap Prolegnas 2021, Rabu (7/10/2020) kemarin.
Pembahasan dan penyusunan daftar Prolegnas prioritas tahunan biasanya digelar pada bulan November atau Desember. Rapat kerja itu biasanya digelar di Baleg bersama dengan pemerintah dan DPD. Selanjutnya, keputusan menetapkan daftar Prolegnas Prioritas tahunan diputuskan dalam rapat paripurna DPR.
Ajbar menjelaskan dalam rapat finalisasi, usulan RUU ini muncul dari alat kelengkapan DPD. Seperti Komite I mengusulkan RUU Daya Saing Daerah. Kemudian Komite II mengusulkan RUU tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Komite III mengusulkan RUU Bahasa Daerah. Komite IV mengusulkan RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli daerah. Dan, PPUU mengusulkan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa.
DPD mendorong dan memperjuangkan agar kelima RUU yang diusulkan DPD dapat masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021. Biasanya, untuk dapat masuk dalam daftar prolegnas prioritas mesti beradu argumen dengan Baleg dan pemerintah. Sebab, masing-masing pihak dipastikan memiliki usulan RUU untuk dimasukan dalam daftar prolegnas prioritas.
Nantinya, jika sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas, DPD mendorong agar dapat segera dilakukan pembahasan. Termasuk RUU usulan DPD yang telah lebih dulu masuk dalam prolegnas prioritas 2020 yang hingga kini belum dilakukan pembahasan. Seperti RUU tentang Daerah Kepulauan.
Usulan DPD terhadap 5 RUU mesti dikawal dan ditindaklanjuti melalui strategi komunikasi dengan DPR dan pemerintah. Baginya, komunikasi menjadi penting agar sejumlah RUU yang menjadi usulan DPR mendapat persetujuan DPR dan pemerintah pada rapat kerja nantinya di Baleg, sehingga dapat masuk Prolegnas prioritas 2021.
Wakil Ketua PPUU DPD lain, Angelius Wake Kako menambahkan adanya komunikasi secara tripartit bertujuan agar RUU tak hanya sekedar masuk daftar prolegnas prioritas, namun berlanjut pada tahap pembahasan. Menurutnya, dengan masuk tahap pembahasan, kepentingan daerah bakal terakomodir.
Seperti RUU Kepulauan Daerah yang tak kunjung juga dibahas. Menurutnya RUU Daerah Kepulauan telah lama bermetammorfosa hingga kini. Bahkan telah mengalami perkembangan di periode DPD saat ini lantaran masuk prolegnas di awal periode 2020. “Satu ini hanya masuk ke list prolegnas prioritas dan belum dibahas. Ini yang perlu kita dorong kembali,” katanya.
