Usulan penggunaan hak angket mereka sampaikan kepada wakil ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, di ruang kerjanya, Selasa (27/5). "Hak angket ini salah satunya bertujuan untuk mengetahui berapa kerugian negara," kata Alvin Lie, dari FPAN. Tujuan lain adalah mengungkap tingkat keseriusan instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengusut kasus ini. Penggunaan hak angket juga bertujuan menguak kelemahan produk hukum dan sistem administasi yang mengakibatkan terjadinya transfer pricing selama bertahun-tahun.
Alvin menaksir kerugian yang ditanggung negara dalam kasus ini mencapai triliunan rupiah. "Ini akibat hilangnya potensi pajak penghasilan yang mestinya dipungut negara," jelasnya. Negara tidak memperoleh Pajak Penghasilan (PPh) 30% dan royalti 13,5%. Padahal, untuk setiap AS$10 selisih harga dalam praktik transfer pricing, tiap tahun kerugian negara mencapai Rp400 miliar.
Bagaimana gagasan hak angket itu muncul, begini latar belakangnya, berdasarkan keterangan inisiator hak angket. Di satu sisi, hingga kini Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan Agung belum menunjukkan kesungguhan untuk mengungkap kasus tranfer pricing. Koordinasi antar instansi juga bermasalah. "Kalau urusan tambang, itu wewenangnya Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Kalau perdagangannya menjadi urusan Departemen Perdagangan, sedangkan pajak urusan Departmen Keuangan. Seharusnya ada koordinasi," tandas Alvin yang dari Komisi VII –bidang energi, pertambangan, dan lingkungan.
Di sisi lain, Adaro telah mengajukan penjualan sahamnya kepada Bapepam-LK agar masyarakat bisa membeli lewat Bursa Efek Indonesia –dulu Bursa Efek Jakarta. Belum lama ini Adaro memasukkan prospektus penawaran saham perdana (initial public offerings -IPO) ke Bapepam-LK. "Kalau sudah terlanjur dijual ke publik, kemudian terbukti ada praktek transfer pricing, masyarakat akan dirugikan serta kredibilitas saham-saham Indonesia akan terpukul," Alvin menjelaskan.
Tujuh tahun silam, Adaro melakukan perjanjian dengan Coaltrade Services International Pte Ltd, sebuah perusahaan kertas (paper company) di Singapura. Perjanjian itu menyatakan bahwa Adaro menjual batubara per tahun dengan harga tertentu, di bawah harga yang berlaku di pasar. Coaltrade lalu menjualnya dengan harga internasional. Yang dijual bukan sembarang batubara, melainkan batubara bermutu tinggi.
Berdasarkan perjanjian baru yang berlaku sejak Oktober 2005, Coaltrade tiap tahun berhak membeli hingga 10 juta ton batubara dari Adaro dengan harga maksimum AS$32 per ton. Anehnya, harga batubara di akhir tahun 2007 telah menembus angka AS$95 per ton.
Ternyata Coatrade tak sekedar menjalin kerjasama dengan Adaro. Pemegang saham Adaro adalah pemegang saham Coaltrade. Dengan begitu, pemegang kebijakan di Coaltrade dan Adaro setali tiga uang. Kondisi ini menimbulkan negosiasi kontrak tidak dilakukan secara arms length. Kontrak itu lebih menguntungkan pihak Coaltade. "Tujuannya untuk menghindari pajak di Indonesia," duga Alvin.
Singapura memang memungut pajak lebih kecil ketimbang Indonesia. Singapura hanya menarik 10% PPh Badan, sedangkan Indonesia menarik 30 %. Selain itu, Indonesia juga mengenakan royalti batubara sebesar 13,5% dari nilai yang dijual.
"Melalui Coaltrade, pemegang saham Adaro melakukan transfer pricing sehingga laba dari penjualan batubara yang sedianya dinikmati Adaro, kini beralih ke Coaltrade," ungkap Alvin. Andai penjualan batubara dilakukan Adaro langsung kepada pembeli sebenarnya, nilai laba Adaro lebih kecil dari semestinya.
Di samping itu, pemegang saham Adaro ditengarai Alvin berusaha membawa kabur dana ke Singapura. Pada 2006 lalu, Coaltrade berhasil mengucurkan dividen hingga 100% dari laba atau mencapai USD35 juta. Alvin menambahkan, jika diminta, DPR akan memberikan data kasus transfer pricing ini kepada Bapepam-LK selaku lembaga pengawas. Namun DPR tidak akan menuding adanya pejabat tertentu yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini.
Tetap fokus
Usul penggunaan hak angket dalam kasus ini tak seangker penggunaan hak serupa dalam kasus BLBI. DPR kini juga sibuk menggelar interpelasi dalam kasus kenaikan harga barang pokok pasca pemerintah melonjakkan harga BBM. Karena itu, tidak mengherankan jika penandatangan hak angket kasus Adaro ini cuma 34 anggota Dewan.
"Tapi ini dari seluruh fraksi," kata Ade Daud Nasution, dari FPBR. Ade juga satu komisi dengan Alvin. Ia berharap usulan ini bisa diterima di rapat paripurna. Jika memang diterima dan penyelidikan benar-benar dilakukan DPR, hasilnya nanti akan berupa rekomendasi-rekomendasi.
Wakil Ketua DPR Sutardjo mengatakan, usulan ini akan dibawa ke rapat pleno pimpinan DPR. Selanjutnya Badan Musyawarah akan menentukan waktu yang pas untuk dibahas di rapat paripurna. "Tetap bisa fokus kok meskipun sudah ada hak angket dan interpelasi," ujarnya.
