DPR Desak Jaksa Agung Tindak Lanjuti Putusan Urip
Berita

DPR Desak Jaksa Agung Tindak Lanjuti Putusan Urip

Kejaksaan hanya mengurusi pelanggaran jabatan. Soal tindak pidana, silahkan KPK melanjutkan.

CRF/Rzk
Bacaan 2 Menit

 

Meskipun berjanji menindaklanjuti, Hendarman mengisyaratkan bahwa Kejaksaan tak akan gegabah mengurusi tindak pidananya. Kejaksaan hanya akan bertindak sepanjang mengenai pelanaggaran jabatan. Sementara, soal tindak pidananya, KPK dipersilahkan menindaklanjuti. Apabila dalam kasus ini terbukti bahwa Urip hanya melakukan pelanggaran jabatan, maka kami siap yang akan menindak lanjuti kasus ini, tegasnya.

 

Proaktif

Menanggapi hal tersebut, Gayus mengatakan bahwa tidak perlu KPK yang meneruskan pengembangan kasus ini. Politisi PDI Perjuangan ini malah mendesak agar Kejaksaan dan Kepolisian menjalankan tugas secara maksimal. Khusus Kejaksaan, seharusnya pelantikan Jaksa Agung Muda Pengawasan dijadikan momentum untuk secara aktif menindaklanjuti kasus Urip. Jamwas harus bisa mengawasi jajaran Kejaksaan, termasuk mereka yang sehari-hari bertugas di pengadilan. KPK, kata Gayus, hanya bertugas mendorong kedua institusi penegak hukum tadi berkinerja dengan baik. KPK sifatnya hanya untuk men-trigger kedua lembaga ini, tukasnya.

 

Jaksa agung juga dituntut untuk dapat menegakkan profesionalitas jaksa-jaksa yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini juga bersifat untuk membersihkan kembali citra Kejaksaan. Jika Kejagung tetap berkomitmen bahwa kasus ini ditangani oleh KPK, maka Kejagung sudah bekerja secara lamban, saya pikir demi keadilan Kejagung harus bekerja secara aktif dan Jamwas harus proaktif harus menjemput bola dalam menangani kasus ini, tegas Nadra.

 

Menjawab pertanyaan dari kedua anggota komisi III tersebut, Hendarman mengatakan bahwa  Jamwas sendiri juga sudah melakukan pemeriksaan secara internal. Hendarman juga tetap dalam pernyataan sebelumnya, bahwa jika dalam kasus ini ditemukan tindak pidana, maka KPK yang mempunyai wewenang dalam menindaklanjuti kasus Urip. Jika ada tindak pidana dan kami yang tetap menindaklanjuti kasus ini, maka akan terjadi overlapping di dalam kasus ini, ujarnya.

 

Rencana Kejagung dalam menanggapi kasus ini sudah berjalan tindakan oleh Jamwas dalam hal pelanggaran kode etik jabatan. Kemungkinan pekan ini kami akan mengkaji lagi pertimbangan majelis maupun pemeriksaan terhadap Artalyta, karena kami tidak bisa menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan berita surat kabar saja, tentunya ada fakta apa yang dilakukan jaksa agung muda dalam melakukan pengawasan ini, tegasnya.

 

 

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info