Permintaan tersebut ia sampaikan ketika memperingati Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang jatuh pada 4 September. Pada 2025, kata dia lagi, Harpelnas bertema ‘think consumer’. Hari Pelanggan Nasional pertama kali dirayakan pada 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri.
”Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September lalu menjadi momentum refleksi bagi seluruh lembaga pelayanan publik di Indonesia,” katanya.
Seperti diketahui, RUU PK sudah mulai dibahas sejak tahun 2023 silam. Setelah dinyatakan masuk dalam prolegnas, hingga hari ini pembahasan RUU PK tak kunjung rampung. Teranyar, RUU PK kembali masuk ke dalam daftar Prolegnas Tahun 2025 atas usulan dari Komis IV DPR.
Revisi UU PK bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan teknologi. Aturan yang ada saat ini dinilai sudah tak mumpuni untuk melindungi hak-hak konsumen, di mana banyak terjadi perubahan perilaku konsumen dan market yang dipengaruhi oleh digitalisasi.
Senior Associate Hadiputranto, Hadinoto & Partners Luthfi Sahputra, revisi UU PK diperlukan karena belum bisa menjawab beberapa persoalan perlindungan konsumen yang muncul hari ini. Misalnya saja terkait definisi konsumen. Berdasarkan draft RUU PK versi DPR tertanggal 23 Februari 2023, Luhtfi menyebut akan ada ekspansi definisi konsumen untuk memasukkan badan sebagai subyek.
“Ada beberapa komplikasi yang belum terjawab dengan UU PK saja, misalnya definisi konsumen. Di RUU setidaknya yang kami dapatkan itu akan ada ekspansi untuk memasukkan badan hukum sebagai subjek, sehingga perdebatan pertanggungjawaban korporat akan dijelaskan,” kata Luthfi dalam Webinar Hukumonline, beberapa waktu lalu.
