Pelaksanaan BPJS Kesehatan kurang lebih sebulan lagi, namun persiapannya masih dalam tahap penyempurnaan. Misalnya, besaran iuran untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang jumlahnya Rp19.225. Komisi IX DPR meminta angka itu ditingkatkan. Menurut anggota Komisi IX, Poempida Hidayatulloh, Fraksi Partai Golkar tidak setuju jika iuran PBI yang ditanggung pemerintah hanya Rp19.225 untuk satu orang tiap bulan. Iuran yang ditujukan untuk masyarakat golongan miskin dan tidak mampu itu menurut Poempida harus dinaikkan.
Poempida lebih sepakat dengan usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yaitu Rp27.500. Usulan itu selaras dengan UU SJSN dan BPJS yang mengamanatkan DJSN mengusulkan besaran PBI. Kementerian Keuangan tidak sepakat dengan usulan itu dengan alasan kemampuan fiskal pemerintah. Ujungnya, terjadi tawar-menawar dan dihasilkan angka Rp19.225. Padahal, pelayanan kesehatan sifatnya absolut. Ada biaya tertentu yang harus dibayar untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat.
Iuran PBI usulan DJSN itu menurut Poempida tidak dihitung sembarangan karena telah melewati proses aktuaria. Kemudian disampaikan kepada DPR. Justru tugas Kemenkeu mencari cara bagaimana agar pemerintah mampu menanggung iuran itu, bukan malah menawarnya. Jika Kemenkeu tidak setuju untuk meningkatkan besaran iuran PBI, persoalan ini akan dibawa ke tingkat Paripurna DPR. Sehingga, anggaran untuk iuran PBI sebesar Rp19.225 itu dibatalkan. Bahkan ia menegaskan bila perlu kenaikan iuran PBI itu ditambahkan dalam APBN-P.
“Ini biar BPJS Kesehatan berjalan tidak tergopoh-gopoh. Saya mengkritisi Kemenkeu,” kata Poempida dalam rapat kerja dan dengar pendapat dengan Menkes, Kemenkeu dan DJSN di ruang sidang Komisi IX DPR, Kamis (28/11).
Pada kesempatan yang sama rekan Poempida dari Fraksi PDIP, Surya Chandra Surapatty, mengusulkan agar besaran iuran PBI yang digunakan adalah sesuai perhitungan DJSN yaitu Rp27.500. Jika Kemenkeu keberatan, Surya memberi solusi agar sebagian cukai rokok dialihkan untuk menambah besaran iuran PBI. Pasalnya, cukai rokok yang dipungut pemerintah jumlahnya mencapai Rp100 triliun. Dana itu juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan. “Cukai rokok saja dialihkan sebagian ke situ,” usulnya.
Senada, anggota Komisi IX dari Fraksi PKS, Indra, menghitung dengan uran PBI sebesar Rp19.225 pelayanan kesehatan BPJS Kesehatan tidak sesuai harapan. Selama ini, Rumah Sakit (RS) kerap menolak peserta Jamkesmas dan Jamkesda dengan alasan kamar penuh. Bagi Indra, BPJS Kesehatan dibentuk salah satunya untuk membenahi persoalan itu sehingga pameo bahwa orang miskin dilarang sakit tidak terjadi lagi.
Hal itu menurut Indra selaras dengan amanat UU RS yang menegaskan tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Ia berpendapat, pemerintah dapat mengatasi masalah itu dengan menaikan iuran PBI. Namun, terwujud atau tidaknya hal itu tergantung politik anggaran Kemenkeu, apakah berpihak pada rakyat miskin atau tidak.
Indra menantang Kemenkeu untuk menjabarkan perhitungan yang dilakukan hingga ditemukan besaran iuran PBI Rp19.225. “Kalau kita naikkan PBI negara tidak akan bangkrut. Kemenkes, DJSN dan DPR sudah sepakat, sejalan untuk meningkatkan iuran PBI, tapi masalah ada di Kemenkeu,” tegasnya.
Ketua DJSN, Chazali Husni Situmorang, mengingatkan DPR untuk segera menentukan berapa besaran PBI. Sebab akan tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes) yang sekarang sedang direvisi. Dalam waktu dekat regulasi yang direvisi itu akan diterbitkan. Jika nanti sudah diterbitkan dengan mencantumkan iuran PBI sebesar Rp19.225 maka DJSN akan kesulitan mengajukan perubahan atau peningkatan besarannya.
Menanggapi usulan DPR itu, Menkes, Nafsiah Mboi, mengaku sangat sepakat. Ia pun mendukung jika sebagian pemasukan dari cukai rokok dialihkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Apalagi, penyakit yang ditimbulkan akibat rokok sangat berat dan membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatannya. Seperti stroke dan serangan jantung. “Saya sepakat dengan usulan pak Surya Chandra,” ucapnya.
Soal PBI, staf ahli Bidang Kebijakan, Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, mengatakan para pemangku kepentingan harus memahami komponen lain di luar peserta PBI. Pasalnya, dana yang akan digulirkan pemerintah kepada BPJS Kesehatan untuk PBI bentuknya gelondongan. Sedangkan peserta lainnya tergantung dari keaktifan BPJS Kesehatan dalam mengumpulkan iuran. Ia pun menjelaskan nantinya pemerintah akan membayar iuran peserta PBI kepada BPJS Kesehatan setiap tiga bulan sekali secara rutin.
Untuk perhitungan iuran PBI, Isa mengatakan sudah dibahas dengan DJSN dan pemerintah. Pembahasan itu meliputi berbagai asumsi dan aspek yang diperhatikan untuk menentukan besaran iuran PBI. Ia menjelaskan, iuran PBI sebesar Rp19.225 pada tahun 2014 itu bukan angka mati karena dalam perjalanannya nanti akan disesuaikan dengan perkembangan. Sehingga kalau iuran itu tidak cukup, akan dilihat apa yang menjadi penyebabnya. Apakah itu berasal dari besaran iuran PBI yang kurang atau masalah ada pada peserta non PBI. Apalagi anggaran untuk PBI sudah ditetapkan dalam APBN 2014.
“Kami tidak ingin BPJS gagal. Tapi iuran PBI sebesar Rp19.225 itu bukan usulan Kemenkeu sendiri, itu mendapat masukan juga dari DJSN dan Kemenkes,” ungkapnya.
