Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menjelaskan secara rinci terkait aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat dalam kebijakan penyesuaian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah diperpanjang hingga 2 Agustus 2021.
"Pemerintah harus bisa menjelaskan dengan rinci aturan-aturan baru yang menjadi sorotan masyarakat, misalnya, aturan makan di warung maksimal 20 menit dalam penyesuaian PPKM Level 4," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/7/2021). (Baca Juga: Sejumlah Penyesuaian Aturan dalam PPKM Level 3 dan 4)
Dia menilai pemerintah harus bisa menjelaskan mengapa aturan batasan waktu makan tersebut bisa dianggap efektif untuk mencegah penularan Covid-19. Menurut dia, pemerintah juga harus menjelaskan terkait teknis pengawasannya, apakah hanya perlu kesadaran masyarakat atau bagaimana sehingga harus dijelaskan secara rinci.
"Kalau ini dibiarkan tanpa penjelasan dan akhirnya hanya menjadi lelucon di masyarakat, saya khawatir justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujarnya.
Menurut dia, membangun kepercayaan juga bisa dilakukan pemerintah lewat pelibatan masyarakat. Misalnya, lewat program-program pemberdayaan masyarakat. Dia mencontohkan program-program pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu mendirikan dapur umum dan bantuan untuk masyarakat yang sedang isolasi mandiri.
"Pelibatan masyarakat akan mengubah paradigma bahwa pandemi ini bukan hanya masalah pemerintah, tetapi masalah kita bersama, sehingga kita semua jugalah yang harus bergotong-royong untuk sama-sama keluar dari masa-masa sulit ini," kata Puan.
Terus bangun kepercayaan
Puan melanjutkan pemerintah harus terus membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pelaksanaan kebijakan PPKM. “Bangun kepercayaan masyarakat mulai dari prosesnya, sampai masyarakat akhirnya merasakan langsung dampak positif dari kebijakan tersebut," kata Puan mengingatkan.
Dia menilai penyesuaian kebijakan yang sering dilakukan pemerintah terkait kebijakan PPKM harus mendapat dukungan atau mencegah terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat. Baginya, potensi penurunan kepercayaan tersebut harus dicegah bukan hanya dengan hasil akhir kebijakan yang harus baik, tetapi juga melalui proses yang bisa dipercaya masyarakat.
Upaya membangun kepercayaan masyarakat, misalnya dalam kebijakan PPKM level 4 yang disesuaikan, jangan sampai dicederai hal-hal yang kontraprodukif dalam prosesnya. Misalnya penurunan jumlah pemeriksaan atau testing pada saat-saat krusial seperti saat ini.
“Kalau jumlah kasus harian turun, tetapi jumlah testing turun, masyarakat mungkin akan bilang ‘ah' kasus turun karena testingnya diturunkan’. Pandangan-pandangan seperti ini sebisa mungkin diantisipasi pemerintah agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi," ujarnya.
Antisipasi tersebut, kata Puan, caranya jelas dengan tidak boleh menurunkan testing selama masa darurat apalagi di bawah standar yang berlaku. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu menilai jumlah pemeriksaan bukan hanya harus ditingkatkan secara nasional, tetapi perlu dipantau per daerah. "Target testing harus lebih besar untuk daerah level 4 dan zona merah.”
Puan menjelaskan pemantauan data jumlah pemeriksaan per daerah sangat penting sebagai dasar pengambilan kebijakan "buka-tutup" per daerah ke depannya. Sebaliknya, jika jumlah pemeriksaan kurang dan banyak jumlah kasus yang tidak terungkap dikhawatirkan bisa menjadi "bom waktu" di kemudian hari.
Senada, Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mensosialisasikan secara masif aturan perpanjangan PPKM Level 4. "Meskipun pada dasarnya sama dengan PPKM Darurat, namun ada beberapa aturan yang berbeda. Aturan itu mesti harus disosialisasikan ke masyarakat sehingga dapat diketahui dan dipatuhi," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai kebijakan perpanjangan PPKM Level 4 yang dilakukan pemerintah perlu dihormati dan diapresiasi. Menurut dia, kebijakan tersebut menandakan penyebaran virus Covid-19 masih belum terkendali, sehingga apabila dilonggarkan secara drastis, dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadi hal-hal yang lebih mengkhawatirkan.
Saleh menilai meskipun aturan dalam PPKM Level 4 tersebut tetap ketat, namun ada beberapa aturan yang dilonggarkan. Misalnya, pelanggan boleh makan di restoran dan rumah makan pinggir jalan dengan jumlah 3 orang dan tidak boleh lebih 20 menit. Sebelumnya, makanan hanya boleh dipesan untuk dibawa pulang," ujarnya.
Dia menilai aturan itu sepintas sangat baik apalagi bisa diterapkan secara ketat. Namun, menurut dia, akan sulit untuk diawasi karena ada banyak restoran dan rumah makan di Jakarta. "Sementara itu aparat Kepolisian dan Satpol PP jumlahnya sangat terbatas, sehingga tidak mungkin mereka mengawasi satu persatu rumah makan yang ada.”
Karena itu dia meminta pemerintah perlu mengimbau para pemilik restoran dan rumah makan untuk memiliki kesadaran untuk menaati pelaksanaan aturan tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai tanpa ada kesadaran tersebut, pemerintah pasti akan menemukan kesulitan teknis dalam melakukan pengawasan.
Selain itu, ada banyak klausul lain dari PPKM Level 4, semuanya harus dipublikasikan dan disosialisasikan secara luas dan cepat. Terutama, klausul-klausul baru yang berbeda dengan PPKM darurat. Dia berharap aturan-aturan baru dalam kebijakan PPKM Level 4 bisa efektif, sehingga harus disosialisasikan agar bisa dilaksanakan dengan efektif oleh masyarakat. Menurut dia, penegakan aturan hanya bisa dilakukan jika masyarakat memahami aturan itu secara baik dan utuh.
Dalam konferensi pers virtual mengenai evaluasi dan penerapan PPKM di Jakarta, Minggu (25/7/2021), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali mengatakan kebijakan PPKM Level 4 dan Level 3 berlaku mulai dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Pemberlakuan PPKM level 4 dan level 3 ini dikaji berdasarkan tiga faktor utama yaitu indikator laju penularan kasus, respons sistem kesehatan yang berdasarkan panduan WHO, dan kondisi sosioekonomi masyarakat. Luhut mengatakan implementasi aturan PPKM Level 4 diterapkan di 95 kabupaten/kota di Jawa-Bali. Sedangkan, PPKM Level 3 diterapkan di 33 kabupaten/kota di Jawa-Bali.
Lalu, kebijakan ini dituangkan dalam Inmendagri No.24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali; Inmendagri No.25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan Inmendagri No.26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Tiga Inmendagri itu membagi tingkatan kriteria level situasi penanganan Covid-19 di setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia, terutama Level 4 dan Level 3. (ANT)
