Tentu, yang dimaksud Mulfachri adalah UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Pasal 15 menyatakan Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut: (a) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (b) adil; dan (c) negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
Syarat huruf c pasal di atas sering disalahartikan bahwa hakim konstitusi harus seorang ahli hukum tata negara. Padahal, tidak semua Undang-Undang yang diuji berperspektif hukum tata negara. Ketua Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin, beberapa waktu lalu, mengatakan MK membutuhkan perspektif yang beraga, dalam menjalankan tugas menguji Undang-Undang. Bahkan, Ketua MK Jimly Asshiddiqie secara tegas juga pernah mengungkapkan kebutuhan MK terkait hakim yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi.
UU No 24/2003 Pasal 16 Ayat (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: a. warga negara Indonesia; b. berpendidikan sarjana hukum; c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; f. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
Ayat (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediannya untuk menjadi hakim konstitusi. |
Mulfachri mengatakan proses pendaftaran sifatnya personal. Tidak melalui fraksi, ujarnya. Hal ini untuk membantah adanya diskriminasi antara calon dari umum dan dari dalam Komisi III sendiri. Beberapa anggota DPR dikabarkan berminat dan berpotensi untuk mengisi posisi strategis ini. Nama-nama seperti Mahfud MD, Benny K Harman, Patrialis Akbar, atau Aulia Rahman sempat mencuat ke permukaan. Pak Mahfud malah sudah mengkampanyekan dirinya sendiri, ujar Trimedya.
Setelah melewati proses pendaftaran dan seleksi administratif, lanjut Mulfachri, proses akan dilanjutkan dengan fit and proper test. Pelaksanaannya antara 20 hingga 25 Februari. Dalam fit and propes test, kita akan minta masing-masing calon untuk membuat makalah empat atau lima halaman mengenai ketatanegaraan dan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi, jelasnya.
MA dan Presiden
Trimedya mengharapkan proses seleksi yang relatif kredibel dan transparan di DPR, juga dilakukan oleh Presiden dan Mahkamah Agung (MA). Sehingga rekam jejak hakim konstitusi sesuai dengan yang kita harapkan, ujarnya. Sebagai catatan, Komposisi hakim konstitusi di MK memang berasal dari tiga unsur. Masing-masing lembaga tersebut, Presiden, MA, dan DPR, menetapkan tiga orang hakim konstitusi pilihannya.
Politisi dari Parta Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menilai berdasarkan pengalaman seleksi yang dilakukan oleh presiden dan MA jauh dari transparan. Biasanya menggunakan hak prerogatif presiden atau Ketua MA, ungkapnya.
