Sementara itu, Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan bahwa kinerja DPR memang tidak dapat di audit oleh BPK. Pasalnya, sesuai dengan UU BPK, BPK hanya memiliki kewenangan untuk melakukan audit keuangan terhadap Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR. “Kita tidak bisa audit kinerja karena itu bukan menjadi wewenang kami,” katanya dalam sebuah workshop di kantor BPK pada hari yang sama.
Sedangkan untuk opini WTP yang diberikan kepada DPR, Hadi menegaskan bahwa hasil tersebut diperoleh dari hasil audit Sekjen DPR. Jika masyarakat mempertanyakan opini tersebut karena menilai kinerja dari DPR, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang keliru dan salah. Dari hasil audit BPK terhadap Sekjen DPR, lanjut Hadi, memang tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan sehingga BPK memberikan opini WTP kepada DPR.
“Soal WTP kepada DPR, itu sesuai dengan hasil audit yang kita temukan,” pungkasnya.
