Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang diketuai Abdul Majid pada Rabu (7/11) mengemukakan bahwa Mixil dan Aris hanya terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair Pasal 214 ayat 1 KUHP. Sementara dakwaan primairnya Pasal 160 KUHP, Mixil dan Aris tidak terbukti bersalah.
Pasalnya menurut majelis hakim, kesimpulan JPU yang menyatakan bahwa kata "lawan" pada poster dengan kata-kata "BBM Naik, Harga Semua Naik, Ayo Lawan" bersifat menghasut adalah tidak benar. "Karena kata 'lawan' janganlah ditafsirkan laterlijk, tekstual, dan sempit," papar majelis hakim.
Lebih lanjut, tegas majelis hakim, penafsiran kata "lawan" haruslah memperhatikan dan melihat suasana kebatinan. Maksud dan tujuan dari kata "lawan" yang ada dalam poster yang dibawa para terdakwa dalam demo menolak kenaikan BBM pada 16 Juni 2001.
Kata "lawan" yang dipakai para terdakwa, menurut majelis, merupakan wujud protes keras atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. "Karena memang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mengundang sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Khususnya, masyarakat berpenghasilan rendah," ucap majelis.
"Lawan" sama dengan sikap protes
Dalam pertimbangannya majelis juga menegaskan bahwa kalau kata "lawan" masih ditafsirkan secara laterlijk, tekstual, dan sempit, maka kita akan kembali terpasung dan terbelenggu haknya untuk mengeluarkan pendapat. Jadi apakah kita masih punya nyali untuk mengakui sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi.
Majelis berpendapat, kata "lawan" haruslah ditafsirkan sebagai suatu sikap protes yang berarti suatu pernyataan pendapat yang harus dihargai dan bukan malah dihambat atau digiring atau dipasung. Karena itu, kata "lawan" tidak bisa dikatakan sebagai hasutan.
Sementara mengenai dakwaan subsidair Pasal 214 ayat 1 KUHP, majelis melihat perbuatan para terdakwa yang melakukan pelemparan terhadap aparat kepolisian. Bahkan, perbuatan mengenai lampu spion mobil patroli dianggap memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 214 ayat 1 KUHP.
