Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang diketuai Abdul Majid pada Rabu (7/11) mengemukakan bahwa Mixil dan Aris hanya terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair Pasal 214 ayat 1 KUHP. Sementara dakwaan primairnya Pasal 160 KUHP, Mixil dan Aris tidak terbukti bersalah.
Pasalnya menurut majelis hakim, kesimpulan JPU yang menyatakan bahwa kata "lawan" pada poster dengan kata-kata "BBM Naik, Harga Semua Naik, Ayo Lawan" bersifat menghasut adalah tidak benar. "Karena kata 'lawan' janganlah ditafsirkan laterlijk, tekstual, dan sempit," papar majelis hakim.
Lebih lanjut, tegas majelis hakim, penafsiran kata "lawan" haruslah memperhatikan dan melihat suasana kebatinan. Maksud dan tujuan dari kata "lawan" yang ada dalam poster yang dibawa para terdakwa dalam demo menolak kenaikan BBM pada 16 Juni 2001.
Kata "lawan" yang dipakai para terdakwa, menurut majelis, merupakan wujud protes keras atas kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. "Karena memang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM mengundang sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat. Khususnya, masyarakat berpenghasilan rendah," ucap majelis.
"Lawan" sama dengan sikap protes
Dalam pertimbangannya majelis juga menegaskan bahwa kalau kata "lawan" masih ditafsirkan secara laterlijk, tekstual, dan sempit, maka kita akan kembali terpasung dan terbelenggu haknya untuk mengeluarkan pendapat. Jadi apakah kita masih punya nyali untuk mengakui sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi.
Majelis berpendapat, kata "lawan" haruslah ditafsirkan sebagai suatu sikap protes yang berarti suatu pernyataan pendapat yang harus dihargai dan bukan malah dihambat atau digiring atau dipasung. Karena itu, kata "lawan" tidak bisa dikatakan sebagai hasutan.
Sementara mengenai dakwaan subsidair Pasal 214 ayat 1 KUHP, majelis melihat perbuatan para terdakwa yang melakukan pelemparan terhadap aparat kepolisian. Bahkan, perbuatan mengenai lampu spion mobil patroli dianggap memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 214 ayat 1 KUHP.
Perbuatan pelemparan batu yang dilakukan para terdakwa kepada aparat patroli kepolisian yang datang untuk mengamankan jalannya aksi demo, menurut hemat majelis, termaksud sebagai bentuk pengertian kekerasan melawan petugas atau pejabat yang sedang melakukan tugasnya yang sah.
Apalagi selama persidangan, para terdakwa juga memperlihatkan rasa tidak senang kepada aparat kepolisian. "Padahal, yang namanya perjuangan demokrasi bukan berarti bertindak anarkhis atau bertindak tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku," jelas majelis.
Tidak akan banding
Menanggapi vonis 5 bulan, Mixil mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Selatan. "Buat apa banding kalau putusan PN saja sudah direkayasa. Jadi putusan Pengadilan Tinggi (PT) maupun Mahkamah Agung (MA) akan sama saja," cetus Mixil yang tinggal menjalani hukuman 8 hari lagi.
Mixil juga menegaskan bahwa sungguh naif kalau putusan menghukum dirinya dan Aris akan membungkam gerakan mahasiswa. "Kami akan tetap berada di garis terdepan untuk memperjuangkan nasip rakyat yang tertindas atas rejim yang otoriter," ungkapnya.
Berbeda dengan Mixil, kuasa hukumnya mengemukakan akan banding atas putusan PN Jakarta Selatan. Pasalnya, putusan PN Jakarta Selatan sudah bertindak sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan kondisi riil yang ada pada saat itu.
Selama pembacaan putusan atas terdakwa Mixil dan Aris, sempat terjadi bentrokan antara massa Forkot dengan Front Pembela Islam Surakarta (FPIS). Bentrokan ini dilatarbelakangi aksi saling dorong untuk masuk ke Pengadilan serta adanya kertersinggungan anggota FPIS dengan pengucapan shalawat nabi oleh Forkot dengan mulut bau minuman keras.
