Perkembangan industri digital tidak ada habis-habisnya menjadi topik bahasan saat ini. Sebab, tingginya angka realisasi investasi sektor industri digital ini menyadarkan seluruh pemangku kepentingan betapa pentingnya industri digital terus dikembangkan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, industri ini masih terhambat pertumbuhannya. Salah satu hambatannya mengenai penggunaan virtual office sebagai domisili perusahaan startup. Saat ini, tidak semua daerah di Indonesia memperbolehkan penggunaan virtual office sebagai alamat kantor bagi perusahaan startup (rintisan).
“Padahal, digital bisnis itu adalah bisnis yang dapat dilakukan di mana saja. Sementara, aturan hukum saat ini mengharuskan ada kehadiran fisik. Yang berhasil menerapkan virtual office dapat digunakan menjadi domisili perusahaan adalah Jakarta, tapi belum semua daerah bisa seperti itu,” kata Pengamat Bisnis Digital dari Universitas Prasetiya Mulya, Nico Fernando Samad kepada Hukumonline usai acara “Transformasi Indonesia Menuju Raksasa Ekonomi Digital” di Djakarta Theater XXI, Selasa (8/5/2018) malam. Baca Juga: Hukum Penggunaan Virtual Office
Menurut Nico, pemerintah seharusnya membuat regulasi lebih longgar mengenai aturan virtual office tersebut. Dia menilai sifat industri digital yang virtual tidak harus memerlukan lokasi kantor secara nyata, seperti halnya perusahaan konvensional.
Meski begitu, Nico meminta pemerintah perlu mencari solusi dari sisi perlindungan konsumennya. Sebab, tanpa kehadiran fisik dari perusahaan startup tersebut tentunya menyulitkan pengawasan pemerintah terhadap perusahaan startup tersebut.
“Memang ada dilematisnya dari sisi perlindungan konsumen saat berbicara tentang virtual office. Namun, pemerintah harus tetap mencari solusinya agar penggunaan virtual office bisa tetap memberi perlindungan pada konsumen,” harapnya.
Sebelumnya, pemerintah telah melarang penggunaan virtual office untuk domisili perusahaan pada akhir 2015 melalui Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Jakarta Nomor 41/SE/Tahun 2015 tentang Surat Keterangan Domisili Badan Usaha yang Berkantor Virtual. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perusahaan fiktif.
Kebijakan tersebut menimbulkan penolakan dari para pelaku usaha industri digital karena menghambat kegiatan industri bisnis mereka. Hingga akhirnya, pemerintah daerah memperbolehkan kembali penggunaan virtual office untuk domisili perusahaan dengan penambahan persyaratan-persyaratan tertentu.
Namun, penggunaan virtual office dinilai masih terbatas bagi perusahaan startup. Sebab, virtual office tidak dapat digunakan sebagai pengurusan surat izin usaha perdagangan (SIUP) di Kementerian Perdagangan. SIUP tersebut merupakan legalitas untuk mendirikan badan usaha disertai domisili alamat lengkap kantornya.
Persoalan lain yang dinilai masih menghambat industri digital adalah penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Saat ini, kata Nico, sumber daya manusia (SDM) dalam negeri belum cukup memenuhi permintaan tenaga kerja yang kompeten di bidang teknologi. Faktanya, kata Nico, sebagian besar perusahaan startup menggunakan TKA untuk mengembangkan bisnisnya.
“Beberapa diskusi dengan investor dan pelaku startup, mereka kesulitan mendapatkan talent (keahlian) SDM dalam negeri yang ahli dalam coding .Sehingga, terpaksa menggunakan tenaga kerja asing. Pemerintah seharusnya mesti tegas mau seberapa kuat dan longgar mengenai aturan TKA,” kata Nico.
Meski begitu, dia mengapresiasi upaya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA yang memudahkan perizinan dalam penggunaan TKA. Namun, menurut Nico, pemerintah juga seharusnya fokus meningkatkan SDM dalam negeri agar memiliki kompetensi di bidang teknologi digital.
“Pemerintah harus beri pelatihan bagi SDM dalam negeri. Pelatihan tersebut enggak harus dalam degree formal, tetapi cukup pendidikan vokasi yang hanya butuh waktu satu tahun,” saran Nico.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung penyederhanaan regulasi pada industri digital. Pasalnya, industri digital termasuk dalam dua besar realisasi investasi asing tertinggi dalam empat tahun terakhir.
“Sektor e-commerce dan digital ekonomi adalah yang menyelamatkan FDI (foreign direct investment) saat ini dengan nilai kedua paling besar. Lima tahun lalu investasi di sektor ini hampir nol, tapi sekarang justru investasi FDI-nya sekitar US$ 2-5 miliar per tahun. Kami perkirakan 5-7 tahun ke depan industri ini akan jadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Kami wajib kawal sejauh mungkin,” kata Thomas.
