Bentuk Tim Pemulihan
Sementara itu, Chairman Global Nexus Institute (GNI), Christianto Wibisono mengatakan Pemerintah dan DPR perlu membentuk Tim Pemulihan Asset Publik (TPAP) untuk mengatasi kemelut Bank Century, yang saat ini sudah mengganggu iklim perekonomian, sosial dan politik di Tanah Air. Tim tersebut nantinya bekerja untuk mempersiapkan Perppu baru tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), untuk menjamin kepastian hukum agar tidak terulangnya kemelut sejenis.
Menurut Christianto, dalam tugasnya nanti TPAP harus menuntaskan pengejaran dan pengembalian aset ex-Bank Century dari pemilik lama dengan memfasilitasi sinergi penuntasan kasus oleh aparat penegak hukum. Tim Pemulihan Asset Publik itu juga bisa diharapkan untuk memperkuat Bank Mutiara (ex-Bank Century), yang sekarang merupakan domain publik, dengan menetapkan Bank Mutiara sebagai Bank khusus pembiayaan karbon trading dan infrastruktur. “Dengan demikian, diharapkan terbuka pintu bagi investor dalam dan luar negeri untuk berpartisipasi,” katanya di tempat yang sama.
Christianto beranggapan dari sudut ranah kebijakan ekonomi politik, keputusan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat itu sudah tepat, ketika memerintahkan penangkapan pemilik Bank Century yang telah melakukan tindak pidana penggelapan di tengah situasi krisis global yang bisa berdampak sistemik. Namun, katanya, keputusan Menkeu dan Gubernur BI saat itu yang mengeluarkan Putusan Otoritas Moneter juga tidak salah.
“Hal itu karena kondisi gawat darurat, di mana bila Bank Century dibiarkan tutup, maka dana pihak ketiga yang berjumlah Rp600 triliun atau 40 persen dari total Rp1.500 triliun dalam sistem perbankan Indonesia, terancam di-rush,” tandasnya. Bila kasus semacam ini bisa terjadi, sambungnya, maka tak ada bedanya saat penutupan 16 bank atas saran IMF di tahun 1997.
















