Pandangan Fagan ditepis Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN), I Made Mangku Pastika. Pernyataan Fagan dinilai bukan hasil penelitian atau survei, melainkan pandangan dan pendapat pribadi. Menurut Pastika, tujuan penghukuman bukan hanya persoalan pada efek jera. Masih ada persoalan keadilan, masalah melindungi bangsa dan negara, dan baru kemudian soal menimbulkan efek jera atau tidak.
Konsultan ahli BNN, Jeane Mandagi malah membalikkan pertanyaan Fagan: apakah ada survei atau penelitian yang membuktikan bahwa kalau tidak ada hukuman mati maka kejahatan narkotika akan menurun.
Legal standing pemohon
Masalah hak gugat atau legak standing pemohon sempat muncul dalam perkara pengujian UU Narkotika yang ditangani Todung Mulya Lubis dan Denny Kailimang. Seperti yang diberitakan sebelumnya, dua orang pemohon dalam perkara ini adalah warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Padahal dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a. Perorangan warga negara Indonesia, b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup Dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c. Badan hukum publik atau privat, atau d. lembaga negara.
Tetapi Todung tidak mengkhawatirkan ketentuan pasal tersebut dapat menghalangi legal standing pemohon. Mengenai legal standing, saya yakin akan dikabulkan. Karena perbedaan antara human rights dan citizen rights seharusnya sangat jelas, ujarnya.
Menurutnya, keharusan perseorangan WNI yang dapat bertindak sebagai pemohon tidak bersifat absolut. Sejauh mengenai hak-hak politik seperti UU Pemda dan UU Pemilu memang harus WNI. Tetapi untuk menguji UU yang bersifat universal sepeti hak-hak asasi manusia tidak ada batas negara atau nasionalitas, ujarnya.
Minta dicabut
Berkaitan dengan proses persidangan perkara ini, lembaga pemerhati hak asasi manusia, Imparsial, meminta Mahkamah Konstitusi untuk mencabut hukuman mati. Bagi Imparsial, penghapusan hukuman mati bersifat mutlak. Sebab, Konstitusi mengakui hak hidup, dan hak ini masuk dalam rumpun hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights).
Hak ini ditabalkan dalam pasal 28 I UUD 1945. Juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang sudah diratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005. MK sebagai defender of human rights dapat memberikan putusan yang merupakan penegasan bahwa Indonesia mengakui hak untuk hidup sebagai hak warga negara sekaligus hak asasi manusia, kata Direktur Eksekutif Imparsial, Rachland Nashidik.
