Sekitar lima jam lamanya, Anggota DPR Eko Hendro Purnomo yang dikenal dengan Eko Patrio diperiksa oleh penyidik KPK. Eko diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat.
Eko diperiksa penyidik KPK karena dia pernah menjadi anggota Komisi X DPR. Seusai diperiksa dia mengatakan pada wartawan, proyek Hambalang tidak dianggap penting. Atas dasar itu pula, banyak anggaran yang diajukan dalam proyekitu tak disetujui pembahasannya oleh dewan.
“Kita lebih memprioritaskan anggaran itu digunakan dalam kaitan yang lebih penting,” ujar Eko yang merupakan politisi dari PAN itu, Selasa (12/2).
Beberapa program penting lainnya, lanjut artis sekaligus pemilik Production House Eko Patrio, seperti pelaksanaan Sea Games, Pekan Olahraga Nasional (PON) dan proyek-proyek di bidang kepemudaan. Karena menurut Eko, pembangunan P3SON seperti di Hambalang masih bisa disiasati dengan menggunakan tempat-tempat yang telah tersedia.
Seperti sekolah atlet yang ada di Ragunan dan memanfaatkan pembangunan gedung olehraga yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat. Eko mengaku, beberapa hal seperti ini yang ditanyakan penyidik KPK kepadanya. “Jadi buat saya Hambalang pada saat itu tidak perlu atau tidak menjadi prioritas utama,” katanya.
Menurut Eko, anggaran sebesar Rp150 miliar dan akhirnya membengkak menjadi Rp400 miliar itu awalnya bukan hanya untuk proyek pembangunan di Hambalang saja. Sepengetahuan dirinya, anggaran tersebut diajukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk beberapa proyek lainnya seperti Sea Games, PON dan proyek olahraga yang lain. Atas dasar itu pula, ia heran bahwa di kemudian hari angaran Rp400 miliar tersebut hanya diperuntukkan proyek di Hambalang.
“Sepengetahuan saya diawal adalah anggaran yang Rp150 miliar dan Rp400 miliar itu untuk PON, untuk Sea Games, Asian Game dan program lain, bukan Hambalang,” kata Eko.
Selain Eko, Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Zulfadli juga diperiksa KPK terkait kasus yang sama. Menurut dia, saat pembahasan anggaran Hambalang di Komisi X, tak pernah disinggung mengenai jenis anggaran yang dikucurkan melalui sistem mutliyears. Atas dasar itu, ia menilai wajar apabila KPK menduga telah terjadi kejanggalan dalam proses pembahasan yang awalnya tak ada multiyears menjadi ada.
“Saya yakin 100 persen bisa dibuktikan dari risalah rapat dan itu sudah diambil KPK dan juga rekaman rapat di komisi X. Dari sana seharusnya KPK bisa menilai ada tidaknya kejanggalan dalam pembahasan (mutliyears),” ujar Zulfadli.
Menurut dia, pendalaman bisa dilakukan tak hanya mencakup mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan oknum dalam pelaksanaan proyek, tapi juga menelusuri dugaan penyimpangan saat pengajuan multiyears. Hal ini dikarenakan, mekanisme multiyears yang disetujui Kementerian Keuangan tanpa dilakukan pembahasan di DPR.
Kembalikan Uang
Selain dua anggota dewan tersebut, CEO FOX Indonesia, Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel juga diperiksa KPK dalam kasus yang sama. Ia mengaku ditanya penyidik perihal beberapa nama. Seperti Poniran, Wafid Muharam, Tengku Bagus dan Munadi Herlambang. “Saya bilang tidak kenal,” katanya.
Saat pemeriksaan, kata Choel, ia juga sempat disinggung oleh penyidik untuk mengembalikan dana yang pernah diterimanya dari Komisaris PTGlobal Daya Manunggal Herman Prananto dan mantan Kabiro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar.
“Isinya dalam 1-2 minggu ini dalam bulan ini, saya akan mengatur mengumpulkan uang tersebut untuk mengembalikan pada pihak KPK,” ujar Choel.
Sayangnya, adik bungsu mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng itu enggan menyebutkan berapa besar uang yang akan ia kembalikan. Menurutnya, rencana pengembalian ini sudah dipikirkannya sejak lama.
Choel juga mengaku telah memberikan temuan dari tim Elang Hitam ke penyidik KPK. Saat mendampingi Choel, Andi Rizal Mallarangeng alias Chelly mengatakan bahwa, berkas dokumen yang disampaikan ke penyidik bisa membantu KPK untuk mengembangkan kasus ini.
Pengembangan yang dimaksud terkait dengan dugaan keterlibatan oknum dari PT Adhi Karya dan PT Dutasari Citralaras dalam kasus Hambalang ini. “Dan kalau bisa langsung masuk penjara, sehingga dana Hambalang bisa ketahuan. Dari kedua belah pihak itu, Tengku Bagus dan Mahfud Suroso,” ujar Chelly. Setelah keterlibatan Tengku Bagus dan Mahfud terkuak, lanjutnya, KPK juga akan memperoleh bukti bahwa terdapat keterlibatan Munadi Herlambang dalam proyek ini.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa Eko, Zulfadli dan Choel diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Mallarangeng dan Deddy Kusdinar. Selain ketiga saksi tersebut, dalam kesempatan yang sama KPK juga memeriksa seorang swasta bernama Paul Nelwan dan seorang staf dari PT Adhi Karya Tbk bernama M Muqorobin untuk tersangka yang sama.
