Dia mencontohkan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota mendapatkan tunjangan bulanan ke-13 saat menjabat. Setelah masa jabatannya berakhir mendapatkan dana pensiun dari negara. Sementara bagi anggota DPRD dan mantan anggota DPRD tidak diberikan fasilitas tersebut.
“Bila kepala daerah mendapatkan 13 kali gaji, seharusnya begitu pula dengan anggota DPRD. Atau sebaliknya bila anggota DPRD hanya mendapatkan 12 kali gaji begitu pula seharusnya dengan kepala daerah,” kata Kuswara.
Untuk itu, para pemohon meminta MK menghapus frasa gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota dan wakill bupati/wakil walikota dalam pasal-pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945.
“Menyatakan Pasal 2 angka 4 dan penjelasan Pasal 2 angka 6 mengenai frasa wakil gubernur dan wakil walikota pada UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bertentangan dengan UUD 1945,” sebutnya dalam petitum permohonan.
Bukan pejabat negara
Anggota Panel, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyinggung definisi kepala daerah dan DPRD sebagai pejabat negara. Perbedaan kepala daerah dan DPRD, jelas Maria, bupati dan walikota merujuk UU Pemerintah Daerah berhak untuk mewakili dan juga sebagai representasi daerah. Misalnya, kepala daerah bertindak atas nama daerah di dalam dan di luar pengadilan. Sementara DPRD tidak dapat melakukan itu.
“DPRD dan kepala daerah memang termasuk penyelenggara pemerintah daerah. Namun, jika anggota DPRD dikatakan sebagai pejabat negara tidak tepat,” ujarnya menjelaskan.
Menurutnya, pejabat negara hakikatnya mengacu pada teori trias politica, yakni cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Adapun DPRD tidak masuk kategori tiga cabang kekuasaan negara itu. “Sehingga anggota DPRD tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat negara,” tegasnya.
Hakim Konstitusi Aswanto menilai permohonan ini tak mengandung konstitusional norma yang kuat. Fokus permohonan tersebut, menurut Aswanto, justru sebatas hal yang bersifat material, yakni memerinci uang tunjangan bagi seorang pejabat negara jika sudah pensiun menjabat. “Justru saya tak menemukan pertentangan norma konstitusinya. Ini lebih bersifat berbicara tentang implementasi UU,” kata dia.
Dia menyarankan jika permohonan ingin terus dilanjutkan, sebaiknya permohonan diperbaiki. “Perbaikan antara lain dengan membangun kerangka berpikir konseptual dan melakukan elaborasi. Misal, mengkomparasi dengan negara lain terkait uang tunjangan mantan pejabat negara,” sarannya.
Melalui kuasa hukumnya, mereka mensasar Pasal 2 angka 4 dan 6 UU Penyelenggaraan Negara Bebas KKN dan Pasal 122 huruf L dan M UU ASN yang hanya mengakui gubernur, wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/walikota sebagai pejabat negara. Sementara anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota tidak diakui sebagai pejabat negara.
“Kedua ketentuan itu diskriminasi yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945,” ujar salah satu kuasa hukum para pemohon, Kuswara dalam sidang pendahuluan yang diketuai Anwar Usman di Gedung MK, Selasa (23/2) kemarin.
Intinya, kedua pasal itumenyebutkan pejabat negara adalah gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Sementara anggota DPRD tidak disebut sebagai pejabat negara.
“Intinya, ada perlakuan yang tidak sama antara anggota DPRD dengan kepala daerah, kami ingin diperlakukan secara adil,” kata Kuswara.
Ditegaskan Kuswara, DPRD kabupaten/kota juga merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, seperti halnya kepala. Tidak diakuinya Pemohon sebagai pejabat negara, kata dia, menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencerminkan diskriminasi hukum yang bertentangan dengan UUD 1945.
















