Eks Bos Google di Persidangan: Tak Pernah Beri Imbalan Rp809 Miliar ke Nadiem
Terbaru

Eks Bos Google di Persidangan: Tak Pernah Beri Imbalan Rp809 Miliar ke Nadiem

Tidak pernah ada permintaan dari pihak pemerintah agar Google memberikan imbalan dalam bentuk investasi maupun pembayaran tertentu.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Mantan Mendikbudristek Periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim. Foto: RES
Mantan Mendikbudristek Periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim. Foto: RES

Status Google sebagai pemegang saham di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau GoTo menjadi sorotan dalam persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) yang dilakukan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim.

Mantan Wakil Presiden Google, Caesar Sengupta mengatakan investasi Google di PT AKAB dilakukan sebagai bagian dari putaran pendanaan bersama investor lain, serta tidak memiliki kepentingan untuk mengontrol (controlling interest) PT AKAB. Posisi ini membuat Google tidak berada dalam kapasitas untuk menentukan maupun keputusan strategis perusahaan.

“Google adalah pemegang saham minoritas dan tidak memiliki controlling interest, sehingga kami tidak memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan ataupun keputusan perusahaan. Kami hanya mengikuti sebagai bagian kecil dari investor lain dalam putaran investasi tersebut,” ujar Caesar sebagai saksi meringankan yang hadir secara daring dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/4/2026).

Baca juga:

Hukumonline.com

Suasana persidangan kasus Nadiem Makariem dengan menghadirkan tiga saksi meringankan dari google hadir secara daring. Fotografer/HFW

Dia menegaskan, investasi tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan Kementerian terkait pengadaan Chromebook atau penggunaan sistem operasi ChromeOS. Kesepakatan maupun pemberian imbalan kepada pihak tertentu sebagaimana disebut dalam dakwaan tidak benar adanya.

“Tidak ada sama sekali hubungan antara investasi Google di PT AKAB dengan kebijakan pemerintah. Hal itu benar-benar terpisah, dan saya sama sekali tidak setuju dengan tuduhan bahwa investasi tersebut merupakan bentuk imbalan,” tegasnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info