DKN dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah (untuk barang bernilai di atas Rp500 juta sampai Rp1 miliar) dan Kepala Kantor Pelayanan (untuk barang bernilai sampai dengan Rp500 juta) dalam menetapkan status penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan barang rampasan negara.
Sementara, KPK, berdasarkan Pasal 11 Permenkeu No.03/PMK.06/2011, hanya berwenang, antara lain melakukan penatausahaan, pengamanan administrasi, fisik, hukum, mengajukan usul penetapan status penggunaan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang menerima pelimpahan kewenangan dari Menteri.
Apabila barang rampasan ini hendak dijual, sesuai Pasal 15 ayat (1) Permenkeu No.03/PMK.06/2011, KPK dapat melakukan penjualan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan. Kemudian, Pasal 16 ayat (3) mengatur, penetapan limit lelang berpedoman pada nilai wajar yang telah mempertimbangkan faktor-faktor risiko penjualan melalui lelang.
Adapun syarat-syarat lelang, yaitu lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta dengan mengisi aplikasi yang dapat diakses pada https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dengan mengunggah softcopy KTP, serta memasukan NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.
Selanjutnya, calon peserta lelang menyetorkan uang jaminan sekaligus sebagaimana yang dipersyaratkan penjual dalam pengumuman lelang. Lalu, jika sudah ada pemenang lelang, pemenang lelang itu harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar dua persen paling lambat lima hari kerja sejak pelaksanaan lelang.
Apabila pemenang lelang melakukan wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, pemenang lelang dikenakan sanksi berupa tidak diperbolehkan lagi mengikuti lelang selama enam bulan di seluruh wilayah Indonesia dan uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
















