Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Penahanan tersebut dilakukan usai Ilham menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sehari sebelum Ilham memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengandaskan upaya praperadilan Ilham.
Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan Ilham ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Denpom Guntur. Ilham ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 10 Juli 2015 hingga 30 Juli 2015. "Penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan objektif dan subjektif penyidik," katanya, Jumat (10/7).
Selain itu, menurut Priharsa, penahanan Ilham dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Ilham merupakan tersangka dalam kasus korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Ilham ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Sprindik baru yang diterbitkan Juni lalu.
Untuk diketahui, penetapan tersangka Ilham sempat dibatalkan oleh PN Jakarta Selatan. Hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati menganggap penetapan tersangka Ilham tidak sah karena KPK tidak dapat menunjukan dua alat bukti permulaan yang cukup. Alhasil, KPK kembali menerbitkan Sprindik baru untuk Ilham.
Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Ilham langsung digelandang ke mobil tahanan yang sudah menunggu di depan gedung KPK. Sebelum memasuki mobil tahanan, Ilham menyatakan dirinya menghormati putusan hakim tunggal Amat Khusairi yang menolak permohonan praperadilannya di PN Jakarta Selatan.
Ilham mengungkapkan, apapun putusan hakim harus dihargai. Ia akan mengikuti proses hukum, meski pada praperadilan sebelumnya ia dimenangkan di PN Jakarta Selatan. Ilham merasa sudah berupaya menguji keabsahan penyidikan di KPK hingga akhirnya penetapan tersangkanya dibatalkan dan KPK menerbitkan Sprindik baru.
Dengan semua proses yang telah ia lalui tersebut, Ilham mengatakan dirinya akan melanjutkan pembuktian di pengadilan. Ia menyebut ada keterlibatan pihak ketiga, yaitu PT Traya Tirta. "Di pengadilan lah nanti pembuktian terhadap kasus korupsi kerja sama instalasi PDAM yang dituduhkan kepada saya," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Ilham pertama kali ditetapkan sebagai tersangka ketika ia akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Walikota Makassar. Ilham diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara.
Ilham disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain Ilham, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja, selaku pihak swasta, sebagai tersangka. Namun, dugaan korupsi dalam kasus ini bukan terletak pada pengadaan proyek PDAM, melainkan pada penggelembungan harga.
KPK sendiri telah meminta hasil audit PDAM Makassar yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada 8 November 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan hasil audit ke KPK. Dalam audit itu, BPK mengungkap adanya indikasi korupsi dalam kerja sama PDAM Makassar dengan pihak swasta.
BPK menemukan nilai kontrak yang terlalu mahal ketimbang kajian yang dilakukan PDAM sebelumnya. Akibat perbedaan nilai kontrak PDAM dan PT Traya Tirta Makassar, BPK menduga terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp38,1 miliar. Potensi kerugian negara ini tidak hanya akibat kerja sama dengan PT Traya Tirta Makassar, tetapi masih ada tiga perusahaan lainnya.
PDAM juga bekerja sama dengan PT Bahana Cipta dalam pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu, PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala, dan PT Baruga Asrinusa Development. BPK mencium potensi kerugian negara hingga ratusan miliar.
