Kejaksaan Agung menyatakan rencana eksekusi mantan Kabareskrim Komjen Pol (Pur) Susno Duadji akan dijadwal ulang setelah gagalnya eksekusi pada Rabu (24/4).
"Pelaksanaan eksekusi akan dijadwal ulang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Setia Untung Arimuladi kepada Antara di Jakarta, Rabu (23/4) malam.
Dia menegaskan, bahwa Kejaksaan tetap akan melakukan eksekusi terhadap terpidana Susno Duadji tidak peduli apapun risikonya. "Jaksa akan tetap melaksanakan undang-undang, tidak ada alasan untuk jaksa untuk tidak mengeksekusi putusan pengadilan" pungkas Untung.
Sebelumnya, tim eksekutor dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan sejak Rabu (24/4) pagi berencana mengeksekusi Susno Duadji dari kediamannya di Kompleks Jalan Pakar Raya No.6 Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.
Namun rencana eksekusi itu tidak berjalan mulus karena mendapatkan perlawanan dari Susno Duadji. Apalagi, dia didampingi Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), -partai tempat Susno menjadi kader,- mendatangi rumahnya dan Susno dibawa ke Mapolda Jawa Barat. Di Mapolda Jabar sampai Kamis dini hari, tim jaksa eksekutor berupaya tetap mengeksekusi Susno Duadji namun upaya tersebut tetap gagal. "Akhirnya tim jaksa eksekutor meninggalkan Mapolda Jabar pada pukul 00.15 WIB," kata Kapuspenkum.
Ia juga menampik jika Kepolisian yang melindungi Susno Duadji. "Bagaimana melindungi, kasus Susno sendiri juga kan perkaranya ditangani oleh Kepolisian," katanya.
Dalam putusan perkara nomor perkara 899 K/PID.SUS/2012 tertanggal 22 November 2012, MA menguatkan putusan PN Jaksel dan PT DKI Jakarta, bahwa Susno terbukti bersalah dalam pidana korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.
Susno diganjar hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Ia terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kabareskrim, ketika menangani kasus Arowana dengan menerima hadiah Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus itu. Pengadilan juga menyatakan Susno terbukti memangkas Rp4.208.898.749 yang merupakan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008 untuk kepentingan pribadi.
Susno mulai ditahan Polri pada 10 Mei 2010. Ia dikeluarkan demi hukum dari tahanan saat masih proses persidangan di PN Jaksel 18 Februari 2011 karena masa perpanjangan penahanannya sebagai terdakwa berakhir. Pihak Susno bersikukuh di dalam putusan MA itu tidak ada perintah melakukan penahanan.
Menurut Yusril, eksekusi itu sebagai upaya hukum tidak berdasar. Pasalnya putusan di tingkat Pengadilan Tinggi dinilai batal demi hukum. “Ini sudah kelewatan dan tidak ada dasar eksekusi,” ujarnya melalui sambungan telepon kepada wartawan, Rabu (24/4).
Menurutnya, putusan banding oleh pihak terdakwa dianggap salah, sehingga Susno dan jaksa mengajukan kasasi. Oleh MA, putusan di tingkat banding diperbaiki. Dalam putusan kasasi, ternyata majelis kasasi menolak upaya hukum kedua belah pihak.
Selain itu, putusan di tingkat kasasi tidak menguatkan putusan tingkat banding. Atas dasar itulah putusan yang berlaku adalah tingkat banding. Cuma, kata Yusril putusan di tingkat banding ternyata batal demi hukum. “Putusan itu juga batal demi hukum,” ujarnya.
Yusril menegaskan, jikalau eksekusi hanya berdasarkan pada surat edaran Jaksa Agung sama halnya membangkang terhadap peraturan perundangan.. Semestinya, jaksa melakukan perintah undang-undang bukan perintah atasan, yakni Jaksa Agung. “Apa kekuatan dari surat edaran.”
Mantan Menteri Kehakiman itu menegaskan sejak awal Susno tak dapat dieksekusi. Ia berharap, pihak kepolisian tidak membenarkan upaya jaksa melakukan eksekusi terhadap Susno.
Soal kemungkinan menjadi penasihat hukum Susno, Yusril belum dapat memutuskan. Ia akan mengambil keputusan setelah mendapat kabar terakhir atas insiden upaya eksekusi tersebut. “Tunggu saja apa yang terjadi di Bandung,” ujarnya.
Sedangkan penasihat hukum Susno, Frederich Yunadi menanyakan dasar hukum melakukan eksekusi. Menurutnya, upaya eksekusi terhadap Susno tak ada dasar hukum yang sah.
“Jadi kelihatan dari sini, jaksanya terlalu arogan telah mengabaikan ketua MK yang meminta bahwa Jaksa Agung harus tunduk dan menghormati putusan MK soal pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP,” ujarnya.
