Eksploitasi seksual komersial anak masih memprihatinkan di Indonesia. Perdagangan anak-anak yang berujung pada eksploitasi seksual masih sering terjadi. Meskipun Mahkamah Agung cenderung menjatuhkan hukuman berat, para pelaku tetap saja mengincar korban baru. Pelakunya bukan hanya orang Indonesia, tetapi juga orang asing.
Salah seorang ekspatriat yang diduga menjadi pelaku adalah Peter Dundas Walbran. Pria asal Australia ini diduga melakukan pencabulan terhadap anak-anak selama berada di Indonesia, 1997-2006. Secara resmi Peter sudah diekstradisi ke Indonesia. Tak kurang dari tujuh pejabat terkait menerima penyerahan Peter saat tiba di bandara Soekarno Hatta 21 Oktober lalu, antara lain Direktur Hukum Internasional Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Edward Rober Silitonga dari Ditjen Imigrasi, Danardi Haryanto dari Kementerian Luar Negeri, dan Brigjen Arief Sulistianto dari Bareskrim Mabes Polri.
Ekstradisi Peter dilakukan hampir bersamaan dengan peluncuran hasil Pemantauan Global Status Aksi Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak. ECPAT, lembaga yang melakukan monitoring, mencatat eksploitasi anak-anak di Indonesia untuk tujuan komersial masih menjadi pekerjaan rumah.
Peter Dundas menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap tiga orang anak di bawah umur alias pedofilia di Lombok, Nusa Tenggara Barat dalam periode 1997-2006. Pelaku bekerja di Indonesia sebagai tenaga pendidik. Perbuatan yang dilakukan tersangka adalah tindak pidana berdasarkan Pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 292 KUH Pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Peter menjadi buronan sejak 2007. Setahun setelah dinyatakan buron, pemerintah mengajukan permintaan ekstradisi. Upaya penangkapannya menghadapi banyak kendala karena tersangka terus bergerak. Otoritas Australia baru berhasil menangkap Peter pada 3 Maret 2010 di bandara Sydney pada saat yang bersangkutan berniat kabur dari Australia. Setelah melalui proses administratif dan kerjasama hukum Indonesia–Australia, akhirnya pada 22 Agustus lalu, Menteri Kehakiman Australia setuju untuk mengekstradisi Peter ke Indonesia.
Kasubbag Humas Ditjen AHU, Sucipto, menjelaskan setelah ekstradisi, Peter akan segera diadili di Indonesia. Namun ia belum bisa memastikan pengadilan yang akan menangani. Bisa di Lombok karena locus delicti, atau pengadilan lain yang memungkinkan.
Koordinator Nasional ECPAT Indonesia, Ahmad Sofian, menjelaskan Peter bukan warga negara asing pertama yang diekstradisi ke Indonesia karena kejahatan seksual. Misalnya, William Stuart Brown, diplomat Australia yang divonis 13 tahun penjara. William akhirnya bunuh diri di penjara pada 12 April 2004 silam.
Kasus pedofilia yang ditangani Polda Bali sepanjang 2004-Maret 2009 saja melibatkan tak kurang dari 10 orang pelaku berkewarganegaraan asing. Martin Jean salah satunya. Turis asal Prancis ini ditangkap karena melakukan pencabulan terhadap anak di Buleleng. Atas perbuatan tersebut, Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 5 tahun kepada Martin.
Menurut Ahmad Sofian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan para pemangku kepentingan, terutama pemerintah. Selain harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), Pemerintah Indonesia perlu memperkuat Gugus Tugas Nasional untuk ESKA (2009-2014).
Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional hanya bisa berjalan bila dilakukan melalui kerjasama erat lintas sektor. Ekstradisi Peter Dundas menjadi salah satu contoh keberhasilan kerjasama Kementerian Hukum dan HAM, kepolisian, Kementerian Luar Negeri, dan Interpol.
















