Saat dikonfirmasi, Rikrik Rizkiyana dan Denny Indrayana membenarkan kalau dirinya ditunjuk sebagai tim kuasa hukum pasangan Prabowo-Sandi. “Iya benar,” kata Rikrik saat dikonfirmasi dirinya sedang rapat. Demikian pula, saat Hukumonline mengkonfirmasi Denny Indrayana.
Seperti diketahuui, Komisi Pemilihan Umum RI pada Selasa (21/5) sekitar pukul 01.46 WIB kemarin, telah menetapkan rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 Provinsi dan 130 PPLN. Hasilnya, pasangan 01 Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 suara (55,50 persen). Sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memperoleh 68.650.239 suara (44,50 persen) dari total suara sah Pilpres 2019 sebanyak 154.257.601 suara.
Sebelumnya, kuasa hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait, Yusril Ihza Mahendra menilai pasangan Prabowo-Sandi harus dapat membuktikan kecurangan atas selisih hasil Pilpres 2019 sebanyak 17 jutaan suara. Hal ini sehubungan rencana pasangan Prabowo-Sandi bakal menggugat penetapan rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU ke MK.
"Jadi harus dibuktikan hasil akhir perhitungan suara yang ditetapkan KPU yang kalau dilihat persentase (selisih) 11 persen atau 17 juta (suara), maka angka 17 juta itu yang (dituduh) curang, bagaimana cara membuktikannya, kita lihat nanti pengacara Prabowo membuktikannya," kata Yusril di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (21/5/2019). Baca Juga: Prabowo-Sandi Harus Buktikan Kecurangan 17 Juta Suara
"Kalau MK menyatakan ada 1, 2, 3 tempat terjadi kecurangan, tapi akan kembali ditanya, angka selisihnya (mencapai) 17 juta tidak? Kalau beberapa tempat ada kecurangan dan kesalahan hitung dan harus dilakukan pemilu ulang, tapi apakah akan mempengaruhi angka 17 juta itu atau tidak? Pada akhirnya MK yang memutuskan permohonan tuduhan kecurangan itu terbukti atau tidak," kata dia.
Menurut Yusril, kuasa hukum paslon nomor urut 02, harus bekerja keras untuk membuktikan dalil permohonannya. "Saya kira memang memerlukan usaha ekstra kuat untuk bisa membuktikan tuduhan bahwa terjadi kecurangan dengan angka 17 juta suara, sekitar 11 persen itu. Saya sebagai advokat mewakili Pak Jokowi akan dengan sabar mendengar apa yang disampaikan di MK," kata Yusril.
Dalam permohonan sengketa Pilpres 2019 ini, pasangan capres cawapres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait dan pihak yang menjadi termohon adalah KPU. "Kalau diterima sebagai pihak terkait haknya sama dengan pihak termohon. Saya dengan tim pembela hukum TKN sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk surat kuasa kepada Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk menulis surat ke ketua MK agar menjadi pihak terkait.”
Yusril menambahkan Jokowi sangat menghormati dan menyambut baik perselisihan hasil pemilu presiden ini ke MK. "Kita hormati apa yang disampaikan Pak Prabowo yang tidak bisa menerima penetapan hasil pilpres oleh KPU dan menempuh jalur konstitusional ke MK dan mengajak pendukung beliau untuk melakukan aksi damai dan tidak melakukan aksi makar (kekerasan),” katanya.
















