Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis kinerja penyerapan anggaran di tahun 2012. Pada akhir tahun 2011, kinerja penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga dianggap tidak memuaskan. Seperempat APBN 2011 sebesar Rp270 triliun dibelanjakan hanya dalam waktu satu bulan di akhir tahun.
Koordinator Seknas FITRA Maulana mengatakan, kondisi tersebut membuat Presiden mengeluarkan instruksi untuk mempercepat penyerapan anggaran di tahun 2012. Presiden membentuk Tim Evaluasi Percepatan dan Pengawasan (TEPPA) yang beranggotakan UKP4, Kementerian Keuangan, dan BPKP pada Desember 2011.
Namun, penyerapan anggaran di tahun 2012 masih cenderung rendah meski tim pengawas sudah dibentuk. Realisasi anggaran tahun 2012 masih bertumpuk di akhir tahun, sehingga tim pengawas dirasa tidak efektif membuat kinerja penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Mekanisme pengawasan yang sudah dibuat pemerintah tidak berjalan sesuai target. Seharusnya tidak bertumpuk di akhir tahun lagi, harus lebih baik dari tahun 2011. Anggaran kwartal pertama direalisasikan sebesar 25 persen, kedua 50 persen, ketiga 75 persen, dan keempat 100 persen,” kata Maulana, Minggu (23/12).
Nyatanya, penyerapan anggaran di Kementerian/Lembaga di tahun 2012 tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Hingga pertengahan tahun 2012, kinerja penyerapan anggaran masih banyak yang belum mencapai target 50 persen. Bahkan, terdapat sejumlah Kementerian yang baru menyerap anggaran 20 persen.
Berdasarkan data yang didapat FITRA dari Kementerian Keuangan, Maulana melansir enam Kementerian termalas dalam melakukan penyerapan anggaran per semester 2012. Dua yang paling rendah menyerap anggaran 2012 adalah Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.
No. | Kementerian | APBNP (miliar) | Semester I (miliar) | % Terhadap APBNP |
1 | Kementerian Negara Perumahan Rakyat | 5.928,5 | 110,1 | 1,9 % |
2 | Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga | 1.757,9 | 74,6 | 4,2 % |
3 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 16.286,3 | 1.752,9 | 10,8 % |
4 | Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal | 1.153,8 | 125,8 | 10,9 % |
5 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 2.672,0 | 476,8 | 17,8 % |
6 | Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Sosial | 222,3 | 42,9 | 19,3 % |
Dari data yang dikeluarkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Maulana mencatat realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 baru mencapai Rp778,9 triliun atau 72,8 persen dari APBNP sebesar Rp1.069,5 triliun. Masih terdapat sisa anggaran Rp290 triliun yang belum direalisasikan.
Apabila dibagi dengan sisa hari kerja efektif sejak tanggal 1 hingga 15 Desember 2012, pemerintah membelanjakan anggaran sebesar Rp29 triliun setiap harinya. Maulana tidak bisa membayangkan, bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar pemerintah dapat mencapai target realisasi anggaran.
“Tidak heran jika di bulan Desember banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat. Kualitas belanja jadi sulit terkontrol. Padahal, pemerintah harus bertanggung jawab kepada publik karena anggaran yang digunakan bersumber dari pajak rakyat, pajak penghasilan, serta pajak-pajak lainnya” ujarnya.
Maulana menduga penyebab rendahnya kinerja penyerapan anggaran, karena perencanaan anggaran yang buruk di setiap Kementerian/Lembaga. Jika melihat tren alokasi anggaran yang selalu bertambah setiap tahun, berbanding terbalik dengan kinerja penyerapan anggaran. Ironisnya, kondisi itu terus berulang dari tahun ke tahun.
Penyebab lainnya adalah karena DPR dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan masih memberlakukan mekanisme blokir. Maulana menyatakan, pemblokiran anggaran mengakibatkan Kementerian/Lembaga tidak bisa merealisasikan program sampai mendapat persetujuan DPR, Banggar, dan Dirjen Anggaran.
“Kalau Kementerian selama ini berkelit penyerapan anggaran rendah karena mekanisme pengadaan barang dan jasa yang lama, saya kira sudah tidak logis. Perpres No.54 Tahun 2010 telah membuat mekanisme pengadaan barang dan jasa menjadi lebih fleksibel, diatas Rp200 juta bisa dilakukan penunjukan langsung,” terangnya.
Sementara, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Negara Perumahan Rakyat Agus Sumargiarto belum mau berkomentar mengenai predikat Kementerian termalas dalam penyerapan anggaran 2012. “Nanti saja hari kerja. Saya perlu bicara dengan pimpinan dulu,” tuturnya kepada hukumonline.
Memangkas Remunerasi
Atas buruknya kinerja penyerapan anggaran, Maulana menilai political will Presiden untuk memperbaiki tata kelola anggaran gagal dijalankan birokrat di Kementerian. Seknas FITRA merekomendasikan agar pemerintah memangkas remunerasi dan tunjangan jabatan para birokrat Kuasa Pengguna Anggaran di seluruh Kementerian.
Maulana berpendapat, percuma saja para birokrat tersebut diberikan remunerasi dan tunjangan jabatan jika tidak bisa melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Anggaran yang tidak terserap secara maksimal akan merugikan rakyat, khususnya pada realisasi program-program yang memberi manfaat langsung bagi rakyat.
Untuk memperbaiki kinerja penyerapan anggaran di tahun 2013, FITRA juga menuntut setiap Kementerian mentransparansikan realisasi anggaran di setiap kwartal kepada masyarakat. Selama ini, mayoritas Kementerian enggan mempublikasi realisasi anggarannya, sehingga masyarakat tidak bisa memonitoring dan mengontrol.
Selain itu, DPR dan Dirjen Anggaran diminta untuk menghapus mekanisme pemblokiran anggaran. “Itu harus dilakukan karena jelas menyalahi UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ada satu pasal di sana yang menyatakan tidak diperkenankan pembahasan anggaran setelah ditetapkan pemerintah dan DPR,” jelas Maulana.
















