Masih menurut Erman, apabila dalam suatu perseroan direksinya melakukan tindakan yang menyimpang atau menyeleweng dari Anggaran Dasar perseroannya, maka tugas Komisaris sebagai organ pengawas untuk menegurnya. Tapi kalau Komisaris tidak menegurnya, maka RUPS yang akan menegurnya.
Mohammad Assegaf, salah seorang penasehat hukum Omay, sempat menanyakan apakah Erman sependapat dengan fatwa MA tentang pemisahan keuangan BUMN dari keuangan negara, dengan tegas ia menjawab, MA lah yang sependapat dengan saya, karena saya mengeluarkan pendapat sebelum fatwa dikeluarkan.
Pemikiran Erman ini didasarkan atas doktrin hukum yang berlaku di civil law maupun common law bahwa kekayaan badan hukum yang berbentuk perusahaan, terpisah dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya. Ini pelajaran mahasiswa fakultas hukum tingkat satu ujarnya disambut gelak tawa seluruh peserta sidang.
Mengenai sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam suatu PT, Erman menegaskan bahwa berdasarkan UU PT pengawasan dan pertangungjawaban dilakukan secara berjenjang. Berdasarkan UU PT, ada tiga organ, yaitu RUPS sebagai organ tertinggi. Komisaris selaku wakil pemegang saham yang mengawasi perusahaan sehari-hari, dan ada Direksi yang menjalankan perusahaan.
Jadi, lanjut Erman, jika RUPS selaku pemegang kekuasaan tertinggi suatu perusahaan sudah menerima segala pertanggungjawaban direksi maka tidak ada lagi persoalan bagi direksi bersangkutan. Keputusan RUPS ketika menerima pertanggungjawaban direksi, adalah bersifat final.
Sedangkan terhadap tanggung jawab pribadi direksi, Erman menilai tanggung jawab baru akan muncul manakala tindakan yang dilakukan oleh direksi tidak mendapatkan persetujuan, baik dari RUPS maupun Komisaris.
Ditemui di luar persidangan, Erman kembali menegaskan bahwa UU Korupsi telah salah kaprah dengan memasukkan kata ‘kekayaan negara' sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Padahal dengan telah diratifikasinya UNCAC (Konvensi anti korupsi PBB, red), maka seharusnya segala perundang-undangan terkait dengan pemberantasan korupsi harus segera diharmonisasikan. Jangan sampai bertubrukan dengan undang-undang lain seperti undang-undang PT.
