Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural Resources Governance Studies/NRGS) bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) menutup Program Mini Magister Hukum Pertamina 2026. Program ini membekali Perwira Pertamina Group dari tingkat holding, subholding, hingga anak perusahaan dengan pendidikan dan pelatihan hukum.
Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Aset dan Sumber Daya FH UGM, Prof Mailinda Eka Yuniza mengatakan Program Mini Magister Hukum Pertamina merupakan bentuk kolaborasi FH UGM dan PT Pertamina untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di bidang hukum bisnis dan korporasi.
“Melalui program ini, peserta dibekali pemahaman hukum yang relevan dengan kebutuhan serta dinamika aktivitas bisnis Pertamina Group,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Acara penutupan diawali dengan sesi welcoming dan sesi sharing moment untuk menyampaikan pengalaman dan kesan selama mengikuti program. Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian apresiasi dan penghargaan kepada enam peserta berprestasi, serta closing ceremony.
Baca juga:
- Kebangkitan Otoritarianisme Jadi Sorotan Seminar Nasional Fakultas Hukum UGM
- FH UGM Dorong Kekayaan Intelektual Jadi Infrastruktur Inovasi Lintas Industri
Program Mini Magister Hukum Pertamina 2026 berlangsung selama enam bulan, sejak April hingga Oktober 2026. Pembelajaran dilaksanakan selama 26 hari atau 13 akhir pekan, setiap dua minggu sekali pada Sabtu dan Minggu.
Secara keseluruhan, program ini terdiri atas 104 sesi perkuliahan berdurasi 100 menit per sesi yang terbagi dalam 10 mata kuliah hukum. Sebanyak 24 hari perkuliahan diselenggarakan di Kampus Magister Ilmu Hukum UGM Jakarta, sedangkan dua hari lainnya berlangsung di FH UGM, Yogyakarta.
Program ini menghadirkan 47 pemateri, terdiri atas 23 akademisi dan 24 praktisi ahli. Kolaborasi keduanya membekali peserta dengan perspektif teoritis dan praktis, sekaligus mengaitkan materi hukum dengan kebutuhan dan tantangan kerja di lingkungan Pertamina Group.
Program ini juga mendapat respons positif dari peserta. Apresiasi terutama diberikan terhadap relevansi dan kualitas materi, interaktivitas pembelajaran, kompetensi pemateri, serta ketersediaan fasilitas pendukung.
“Kami berharap Program Mini Magister Hukum Pertamina dapat terus dikembangkan dengan tetap menjaga kualitas penyelenggaraannya,” lanjut Prof. Mailinda.
Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang semakin optimal dalam memperkuat kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme sumber daya manusia Pertamina Group. Hal ini terutama diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan hukum dan bisnis yang terus berkembang.
Melalui pengembangan tersebut, program diharapkan tidak hanya memperkaya pengetahuan hukum peserta, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan hukum dalam praktik bisnis.
Penyelenggaraan Program Mini Magister Hukum Pertamina 2026 sekaligus memperkuat kolaborasi FH UGM melalui NRGS dan PT Pertamina (Persero) yang telah terjalin sejak 2024. Kerja sama ini menjadi wujud kontribusi kedua institusi dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Secara khusus, kolaborasi tersebut mendukung Tujuan ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan hukum yang berkualitas.
Selain itu, kerja sama ini turut mendukung Tujuan ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh melalui penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan sektor korporasi.
“FH UGM dan PT Pertamina berkomitmen untuk terus mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman hukum dalam praktik bisnis. Sinergi ini diharapkan berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola kelembagaan yang adil, adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan di tengah dinamika serta tantangan industri energi yang semakin kompleks,” pungkasnya.
