Firli Bahuri Kembali Terganjal Dugaan Etik
Berita

Firli Bahuri Kembali Terganjal Dugaan Etik

Terkait pengambilalihan dugaan perkara di UNJ.

Aji Prasetyo
Bacaan 4 Menit

”Maka dari itu, berdasarkan hal di atas ICW menduga tindakan keduanya telah melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar Kurnia.

Atas dasar tersebut, ICW mendesak sejumlah hal. Pertama, Dewan Pengawas menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli Bahuri dan Karyoto. Kedua, Dewan Pengawas memanggil dan meminta keterangan dari keduanya serta saksi-saksi lainnya yang dianggap relevan dengan pelaporan ini. Ketiga, Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi kepada Firli Bahuri dan Karyoto.

”Selain ketiga dorongan di atas, kita perlu mengingat kembali 2 (dua) pelanggaran etik yang telah terbukti dilakukan oleh Firli Bahuri. Pada 2018, ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, Firli Bahuri diketahui bertemu dengan Tuan Guru Bajang. Pelanggaran etik yang terkini adalah, Firli Bahuri terbukti menggunakan moda transportasi mewah berupa helikopter pada sekitar bulan Juni 2020. Untuk itu, Dewan Pengawas semestinya dapat menjatuhkan sanksi lebih berat, berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap yang bersangkutan,” pungkasnya.

Peran Firli

Dalam putusan etik Aprizal, majelis etik memang menyebut adanya peran Firli dalam pengambilalihan perkara di UNJ. Anggota majelis etik Syamsudin Haris menceritakan awalnya Irjen Kemendibud Mukhlis pada 15 Mei 2020 meminta tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK untuk membantu tim Itjen Kemendibud terkait pemberian suap ke pejabat Kemendikbud untuk mempercepat gelar profesor rektor UNJ dengan pemberi suap adalah Kepala Biro UNJ dan penerima adalah Kepala Biro SDM Kemendibud dan pejabat terkait lainnya.

Dari situ Sudah disita uang sebanyak AS$1.200, Rp8 juta, CCTV serta "chat whatsapp" berisi perintah rektor UNJ kepada Kepala Bagian SDM UNJ. Selanjutnya Aprizal menurunkan tim untuk mendampingi kegiatan tersebut pada 20 Mei 2020 namun laporan yang diberikan kepada Deputi PIPM KPK Herry Muryanto dan Deputi Penindakan KPK Karyoto serta ke lima pimpinan dengan tetap menggunakan istilah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Terperiksa Aprizal mengirimkan 'whatsapp' ke semua pimpinan dan Deputi PIPM, termasuk ke Firli. Terperiksa mengatakan 'saya kira ini penangananya sama seperti di Pengadilan Jakarta Barat'," tambah Syamsuddin.

Pada 5 Februari 2020 lalu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebutkan tim KPK membantu Badan Pengawas Mahkamah Agung terkait penerimaan gratifikasi di PN Jakbar dan mengamankan uang Rp15 juta, meski penerimaan gratifikasi kecil tapi perlu dilakukan sekaligus untuk memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Terperiksa Aprizal mengirimkan 'whatsapp' yang mengatakan awalnya membantu OTT, selanjutnya menghubungi Deputi Penindakan KPK dengan mengatakan 'Saya tadi membantu OTT bukan untuk ditangani karena tidak ada penyelenggara negaranya, memang ada rektor tapi belum diperiksa, Deputi Penindakan Karyoto lalu membalas 'Pak tapi ini perintah Pak Firli, saya tidak bisa 'ngapa-ngapain, saksi 2 Direktur Penyelidikan Endar Priyantoro juga mengatakan 'ini perintah Pak Firli," ungkap Syamsuddin.

Selanjutnya pada 20 Mei 2020 malam, Deputi Penindakan Karyoto, bertemu dengan Direktur Penyelidikan Endra Priyantoro, Direktur Penyidikan Setyo Budiyanto, beberapa orang penyidik dan tim dumas kemudian memutuskan perkara tersebut menjadi penyelidikan. Surat itu keluar setelah Karyoto menerima telepon dari Firli.

Setelah dilakukan penyelidikan pada 20 - 21 Mei dan diputuskan agar perkara dilimpahkan ke Polda Metro. Namun, Polda Metro melakukan penyelidikan selanjutnya menghentikan penyelidikan tersebut karena tidak cukup bukti.

Tags:

Berita Terkait