Menjelang penyelenggaraan kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada penghujung Januari ini, Pemerintah menelurkan kebijakan menutup formasi notaris di sejumlah daerah. Daerah yang formasinya tidak tersedia antara lain Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Sementara, Jakarta masih menerima pengangkatan notaris pindahan.
Melalui pengumuman tertanggal 11 Januari 2009, Pelaksana Tugas Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Abdul Bari Azed menyatakan menutup formasi berupa pengangkatan notaris notaris baru dan notaris pindahan di 15 provinsi. Tak semua daerah tingkat II di kelima belas provinsi itu tertutup. Kalau ditotal, penutupan formasi ‘hanya' di 43 daerah kabupaten/kota (lihat tabel di bawah). Termasuk diantaranya formasi di ibukota provinsi seperti Banda Aceh, Medan, Bandarlampung, Denpasar, Mataram, Makassar dan Balikpapan.
Tidak dijelaskan mengapa di daerah-daerah tersebut formasi notaris ditutup, dan sampai kapan penutupan berlangsung. Biasanya penutupan formasi notaris itu mengacu pada perbandingan jumlah notaris dan jumlah penduduk di suatu daerah. Sebagai perbandingan, coba telusuri sepanjang Jalan Margonda Raya Depok. Kita akan menemukan kantor-kantor notaris dalam jarak yang relatif dekat.
Selain itu, dalam Pasal 22 ayat (1) UU Jabatan Notaris (UUJN) No. 30/2004 disebutkan Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) juga bisa mengubah formasi notaris berdasarkan kegiatan dunia usaha atau rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan.
Berdasarkan catatan hukumonline, formasi notaris yang ditutup awal 2009 ini sebagian besar juga sudah ditutup pada pertengahan Agustus 2007 silam. Ada pula daerah yang dulunya ditutup, namun tidak disebut lagi dalam pengumuman kali ini. Misalnya Lhokseumawe (Aceh), Binjai dan Pematang Siantar (Sumatera Utara), Purwakarta (Jawa Barat).
DAFTAR DAERAH FORMASI NOTARIS YANG DITUTUP Terhitung 11 Januari 2009 | ||
No | Provinsi | Daerah |
1 | Nangro Aceh Darussalam | Banda Aceh, Sabang |
2 | Sumatera Utara | Deli Serdang, Medan, Sibolga, Tebing Tinggi |
3 | Sumatera Barat | Bukit Tinggi, Solok, Pariaman |
4 | Riau | Pekanbaru |
5 | Kepulauan Riau | Batam dan Tanjung Pinang |
6 | Lampung | Bandar Lampung |
7 | Jawa Barat | Bandung, Kota Bekasi, Bogor, Depok, Cirebon dan Kabupaten Bekasi, |
8 | Banten | Kabupaten Tanggerang, Kota Tanggerang, Kota Cilegon |
9 | Jawa Tengah | Magelang, Pekalongan, Salatiga, Surakarta, Semarang |
10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta |
11 | Jawa Timur | Sidoarjo, Madiun, Malang, Mojokerto dan Surabaya |
12 | Bali | Badung, Klungkung, Denpasar, Gianyar, Denpasar |
13 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
14 | Sulawesi Selatan | Makasar |
15 | Kalimantan Timur | Balikpapan |
Meski banyak daerah yang tertutup formasi notaris, Ditjen AHU membuka peluang untuk pengangkatan notaris pindahan. Peluang tersebut ada di DKI Jakarta, Surabaya dan Medan. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan memang menjadi daya tarik tersendiri bagi notaris. Bahkan, berdasarkan survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2007 lebih dari 80 persen pengguna layanan –sebagian besar notaris– mengaku pernah mengeluarkan uang pelicin di luar biaya resmi agar mereka ditempatkan di Jakarta. Kebutuhan jutaan penduduk Indonesia akan jasa notaris hanya dilayani ribuan notaris. Itu pun kebanyakan menumpuk di kawasan perkotaan.
