Majelis hakim membantah pledoi penasihat hukum Freddy, Otto Hasibuan, yang menyatakan bahwa penyerahan uang itu bukan inisiatif dari terdakwa. Tapi, sengaja dikondisikan oleh KY dan Freddy, hanya dijadikan alat untuk saling menjatuhkan. Tidak ada fakta hukum tentang penggiringan terdakwa. Itu hanya kesimpulan dari keterangan Irawady, kata Andi Bachtiar. Keterangan itu tidak didukung keterangan saksi lain. Satu saksi bukanlah saksi, karena itu alasan penasihat hukum tidak beralasan secara hukum sehingga patut ditolak, lanjut Andi.
Hakim I Made Hendra menjelaskan, Freddy memang menghendaki pemberian uang tersebut. Pasalnya, setelah mengendus penolakan itu, Freddy mulai kasak kusuk ke kantor KY. Atas arahan Sekjen KY Muzayyin Mahbub, Freddy berupaya menemui Irawady dikantornya. Tapi tidak berhasil. Karena gagal, melalui nota dinas, Sekjen kembali mengusulkan tanah Freddy sebagai alternatif karena dari 13 pengajuan tidak ada tanah yang cocok. Usul ini diiyakan oleh Irawady. Mantan jaksa itu menyatakan karena tidak ada pilihan lain, apalagi harga tanah Freddy dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Selain itu, setelah mendapat nomor telepon Irawady dari Priyono, Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk KY, Freddy kembali bergerilya untuk menggolkan pembelian tanahnya. Dari situ, Freddy dan Irawady mengadakan pertemuan-pertemuan. Dari pertemuan itu Freddy sepakat untuk memberikan uang. Ujungnya, tanah Freddy jadi dibeli KY.
Usai menerima pembayaran dari KY, Irawady menghubungi Freddy. Irawady berpesan agar pemberian uang dalam bentuk travel cek atau dolar. Sesaat setelah penyerahan uang itu Irawady dan Freddy ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Otto berpendapat bahwa uang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, karena tidak terbukti sebagai alat tukar yang sah alias tidak terbukti keasliannya. Menurut Otto, unsur memberi sesuatu tidak terbukti.
Hakim Dudu Duswara menyatakan alasan pledoi itu tidak beralasan secara hukum. Sebab perkara Freddy bukan perkara pemalsuan uang, melainkan perkara tindak pidana korupsi terkait pemberian uang. Apalagi, hal itu sudah diakui oleh Freddy dan Irawady. Uang tersebut terbukti telah berpindah kekuasaan ke Irawady secara mutlak sehingga Irawady bisa berbuat apapun terhadap uang itu secara bebas, kata Dudu Duswara.
Majelis juga menolak pledoi Freddy yang mengaku terpaksa memberikan karena takut kepada Irawady yang kenal dengan Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri. Padahal, Freddy memiliki kebiasaan meminta pengawalan kepada kepolisian saat mengambil atau membawa uang. Terlihat terdakwa tahu bagaimana pengamanan diri kepada polisi. Seharusnya kalau dia memang takut bisa minta pengawalan atau melapor pada polisi, jelas Hakim I Made Hendra Kusuma.
