Freeport dan BPJS Kesehatan Digugat Ahli Waris Hampir Rp2 miliar
Berita

Freeport dan BPJS Kesehatan Digugat Ahli Waris Hampir Rp2 miliar

Karena Tergugat dianggap melalaikan kewajibannya memberi fasilitas BPJS Kesehatan, saat suami Penggugat, Alm. Irwan Dahlan sangat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi Kantor BPJS Kesehatan. Foto: RZK
Ilustrasi Kantor BPJS Kesehatan. Foto: RZK

Ahli waris dari mantan karyawan PT Freeport Indonesia melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menuntut BPJS Kesehatan Pusat sebagai Tergugat I, BPJS Kabupaten Mimika sebagai Tergugat II dan PT Freeport Indonesia sebagai Tergugat III membayar ganti rugi senilai Rp12,996 juta sebagai kerugian materiil karena membayar sendiri biaya kesehatan yang seharusnya ditanggung BPJS dan kerugian immateriil sebesar Rp1,963 miliar.

 

Adalah Siti Khalimah yang merupakan istri dari (alm) Irwan Dahlan yang diwakili Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, dan para advokat, konsultan hukum pada Kantor Hukum dan HAM Lokataru menganggap ketiga tergugat telah melakukan PMH karena mengabaikan hak Irwan sebagai pekerja ataupun mantan pekerja PT Freeport Indonesia terkait haknya mendapat fasilitas kesehatan.

 

“Tergugat I, II dan III yang dengan sengaja menonaktifkan kepesertaan BPJS Penggugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait status pemutusan hubungan kerja (PHK) Penggugat merupakan tindakan illegal,” demikian bunyi surat gugatan yang diperoleh Hukumonline. Baca Juga: Bawas MA Periksa Ketua PN Timika

 

Tindakan itu dianggap telah melanggar Pasal 21 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).

 

Pasal 21 UU SJSN

  1. Kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja.
  2. Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
  3. Peserta yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

 

Menurut Penggugat, seandainya Alm. Irwan Dahlan sudah dinyatakan PHK oleh PT Freeport, maka sudah seharusnya sebagaimana diatur Pasal 21 UU SJSN itu, Almarhum Irwan Dahlan dan Penggugat masih dapat memperoleh fasilitas dan dapat memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan Tergugat I dan Tergugat II.

 

Terkait PT Freeport itu sendiri yang dianggap telah membuat Penggugat gagal untuk mengakses layanan BPJS dan menikmati hak atas kesehatannya telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri dan melanggar komitmennya sendiri dalam penghormatan hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam Freeport-McMoRan.Inc Human Rights Policy.

 

       Kutipan Pernyataan Freeport-McMoran.Inc Human Rights Policy

Freeport-McMoRan Inc. (“FCX”) is dedicated to the recognition, respect and promotion of human rights wherever we do business. We respect the rights of all individuals, including employees, suppliers, community members and others who may be potentially impacted by our business. We do not tolerate human rights abuses at our operations. We are committed to conducting our operations in a manner consistent with the Universal Declaration of Human Rights (“UDHR”), the laws and regulations of host countries and the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. We achive this by:....“Ensuring

fair treatment and work conditions for all employees, including rights to

freedom of association and collective bargaining, and prohibiting forced,

compulsory or child labor and human trafficking

 

Kronologi

Kasus ini sendiri tampaknya tidak lepas dari kegiatan unjuk rasa yang dilakukan Almarhum Irwan Dahlan bersama-sama dengan pekerja lain pada 1 Mei 2017 berkaitan ditolaknya ajakan perundingan dari Serikat Pekerja terhadap PT Freeport Indonesia mengenai kebijakan Furlough (perumahan karyawan). Saat kegiatan berlangsung, (Alm) Irwan mengalami sakit dan membuat rekan-rekan Almarhum mengantarkan Irwan Dahlan ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika.

 

Setibanya di sana, perawat rumah sakit mengatakan tidak ada dokter yang jaga pada malam hari, sehingga perawat menyarankan melakukan cek darah terlebih dahulu agar dapat diketahui jenis penyakit yang diderita Irwan. Dari hasil cek darah yang dilakukan, Dokter menyimpulkan bahwa Almarhum Irwan Dahlan kekurangan sel darah putih, sehingga perawat menyarankan kembali untuk segera menemui Dokter Spesialis Penyakit Dalam.

 

Keesokan hari setelah melakukan pemeriksaan di RSUD Timika, terkait segala macam biaya administrasi telah dibayarkan oleh Penggugat menggunakan biaya pribadi dan hasil dari penggalangan dana Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (SPSI PTFI) 2015-2017. Melihat kondisi Irwan Dahlan ketika itu, rekan-rekannya menyarankan kepada Almarhum Irwan Dahlan untuk pulang ke tempat asalnya di Blitar agar dapat bertemu dan dirawat oleh Penggugat beserta anak-anaknya

 

Singkat cerita, setelah pulang ke Blitar kondisi Irwan belum juga membaik, sehingga mesti dilarikan ke RSUD Mardi Waluyo, Blitar. Setibanya di Rumah Sakit, Dokter mengatakan bahwa Irwan harus dirawat secara intensif. Selanjutnya, Penggugat datang ke kasir untuk mengurus biaya administrasi dengan memberikan kartu BPJS Kesehatan yang dimilikinya.

 

“Setelah diberikan kartu BPJS Kesehatan oleh Penggugat, pihak Rumah Sakit memberitahukan bahwa kartu BPJS Kesehatan Almarhum Irwan Dahlan telah diblokir atau tidak dapat digunakan karena adanya penonaktifan dari Tergugat III.”

 

Akibatnya, Penggugat harus membayar biaya administrasi menggunakan biaya pribadi dan uang hasil dari galangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport. Karena sudah kehabisan uang dan tidak mampu lagi membayar biaya administrasi, akhirnya pada 16 November 2017, Penggugat meminta Irwan Dahlan dipulangkan dari Rumah Sakit.

 

“Masih pada tanggal yang sama sebelum dipulangkan Almarhum Irwan Dahlan ke rumah kediamannya, sekitar pukul 17.00 WIB, Almarhum Irwan Dahlan dinyatakan telah meninggal dunia di RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar,” tulis gugatan tersebut.

 

Kuasa hukum Tergugat I dan II yang mewakili BPJS Pusat dan Kabupaten Timika Rahman I. Moenggah saat ditemui usai sidang beberapa waktu lalu belum bisa menjawab mengenai gugatan ini. “Nanti ya, kan belum (dibacakan) gugatan juga, (sidang perdana) baru pemeriksaan administrasi, nanti kita jawab,” kata Rahman ketika itu.

 

Saat dihubungi kembali melalui telepon selulernya, Rahman juga belum bisa member tanggapan lebih jauh mengenai gugatan ini karena sedang menderita sakit. “Saya lagi kurang sehat ini Pak, mohon maaf sekali,” ujarnya.

 

Pada sidang perdana yang digelar pada 28 Maret 2018 lalu, hanya perwakilan Penggugat I dan II yang hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat III yaitu Freeport Indonesia tidak hadir dalam persidangan. Majelis hakim pun menjadwalkan pemanggilan kembali dalam sidang lanjutan yang akan dilaksanakan pada 11 April 2018 mendatang.   

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info