Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron divonis dengan pidana penjara selama delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar. "Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan," kata ketua majelis hakim Mochammad Muchlis saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/10).
Muchlis menyatakan Fuad terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kesatu primair, Pasal 12 huruf b UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP karena menerima uang sejumlah Rp15,65 miliar dari Direktur HRD PT Media Karya Sentosa (MKS) Antonius Bambang Djatmiko.
Fuad juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga karena menempatkan, mentransferkan, membelanjakan, membayarkan, menukarkan dengan mata uang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bersumber dari korupsi dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya.
Oleh karena itu, menurut hakim anggota Syaiful Arif, majelis memerintahkan agar harta kekayaan Fuad sejumlah Rp234,7 miliar dan AS$563,32 ribu yang telah disita dan disimpan di rekening penampung KPK dirampas untuk negara. Sementara, sisa uang selain Rp234,7 miliar dan AS$563,32 ribu tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Fuad.
Harta kekayaan Fuad sejumlah Rp234,7 miliar dan AS$563,32 ribu itu diketahui atau patut diduga bersumber dari hasil tindak pidana korupsi. Fuad menempatkannya di beberapa rekening bank atas nama orang lain, diantaranya istri Fuad, Siti Masnuri. Ada pula yang digunakan untuk membeli beberapa produk asuransi.
Syaiful menjelaskan, uang sejumlah Rp234,7 miliar dan AS$563,32 ribu yang diperintahkan untuk dirampas negara itu adalah uang yang diterima Fuad dalam kurun waktu Februari 2003-21 Oktober 2010 dan 22 Oktober 2010-1 Desember 2014 saat Fuad menjabat sebagai Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Bangkalan.
Apabila mengacu perhitungan penuntut umum KPK, dalam kurun waktu 22 Oktober 2010-1 Desember 2014, Fuad telah menerima imbalan Rp14,65 milair dari Antonius dan menerima uang dari hasil pemotongan realisasi anggaran belanja SKPD Kabupaten Bangkalan sebesar Rp182,574 miliar, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp197,224 miliar.
Kemudian, dalam kurun waktu Februari 2003-21 Oktober 2010, Fuad telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp180,1 miliar bersumber dari pemotongan realisasi anggaran SKPD Kabupaten Bangkalan sebesar 10 persen dan penempatan calon pegawai negeri sipili (CPNS) di Kabupaten Bangkalan sejak 2004-2010.
Namun, walau majelis meyakini Fuad telah menerima uang yang patut diduga bersumber dari tindak pidana korupsi, Syaiful mengungkapkan, majelis tidak sependapat dengan perhitungan penuntut umum KPK. Pasalnya, perhitungan itu hanya didasarkan oleh laporan pertanggungjawaban dari realisasi anggaran SKPD.
Sementara, keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah uang yang diterima Fuad dari masing-masing SKPD. Para saksi pun hanya menerangkan perkiraan pemotongan realisasi anggaran belanja SKPD yang diterima Fuad berkisar 5 sampai 15 persen.
Dengan demikian, lanjut Syaiful, majelis berkesimpulan uang yang diduga diperoleh Fuad dari hasil tindak pidana korupsi hanya sejumlah Rp234,07 miliar dan AS$563,322 ribu. Sedangkan, seluruh uang yang disita dan ditempatkan di rekening penampungan KPK telah bercampur dengan uang Fuad yang diperoleh dari penghasilan sah.
Hal ini berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Fuad di persidangan. Para saksi menyebutkan mantan Bupati Bangkalan ini disebut memiliki penghasilan lain berupa usaha besi tua, biro perjalanan haji & umroh, perusahaan jasa tenaga kerja, peternakan sapi, perkebunan, warisan orang tua, acara adat, dan dari yayasan.
"Mengingat majelis telah menentukan jumlah uang yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang diterima Fuad adalah sebesar Rp234,07 miliar dan AS$563,322 ribu, maka terhadap harta benda Fuad lainnya yang telah disita penyidik KPK dan dijadikan sebagai barang bukti harus dikembalikan kepada dari mana barang bukti itu disita," ujar Syaiful.
Walau semua unsur dalam dakwaan kesatu primair, kedua, dan ketiga terpenuhi, majelis tidak sependapat dengan tuntutan 15 tahun penjara dan denda Rp3 miliar subsidair 11 bulan kurungan. Syaiful menegaskan, majelis tidak tunduk pada ancaman minimum yang diatur secara limitatif dalam pasal-pasal yang didakwakan terhadap Fuad.
Majelis beralasan, meski telah diatur secara limitatif, tidak ada ketentuan apakah pidana minimum itu harus mengacu pada ancaman minimum semua pasal yang didakwakan terhadap Fuad. Dengan mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat, negara, dan terdakwa, majelis akan menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatan terdakwa.
Fuad pikir-pikir, KPK banding
Menanggapi vonis majelis, pengacara Fuad, Sirra Prayuna mengatakan pihaknya akan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Ia menilai ada pertimbangan majelis yang tidak sesuai fakta persidangan. Seperti, adanya fakta beberapa saksi yang menerangkan tidak terjadi pemotongan, serta bukti SP2D yang tidak sesuai dengan jumlah pemotongan anggaran SKPD.
"Yang jadi pertimbangan kami dari sekian waktu 2003-2014, penuntut umum hanya mengajukan bukti SP2D sebanyak 35 lembar dengan nilai Rp5 miliar lebih. Untuk itu, dalam proses persidangan terungkap, di samping alat bukti saksi, ada bukti tertulis yang harus dijadikan pertimbangan. Itu akan kami kaji secara serius," tuturnya.
Di lain pihak, Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menyatakan penuntut umum telah mengajukan banding atas vonis Fuad. "Alasannya, selain masa penahanan sudah habis, penuntut umum juga kecewa terhadap keputusan majelis yang mengatakan terdakwa terbukti TPPU, tetapi aset-aset terdakwa dikembalikan," tandasnya.
