Salah satu alasan mengapa warga Indonesia tidak bersedia menyelesaikan kasus hukumnya di pengadilan adalah tidak ada uang untuk mendaftar perkara. Jangankan mendaftar perkara, untuk memenuhi kebutuhan hidup pun sulit. Mereka lebih memilih jalan pintas menyelesaikan kasus hukum melalui proses musyawarah, bantuan tokoh adat, bahkan main hakim sendiri (eigenrichting). Sebab, cara-cara seperti itu lebih ekonomis di kantong warga. Fenomena ini sangat memilukan, padahal dalam konstitusi disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum, hukum sebagai panglima agar tercipta ketertiban di masyarakat.

Baca Juga:
Penting Diketahui! Inilah Daftar Terbaru Panjar Biaya Perkara di PN Jakarta Pusat
Para Hakim Diminta Lebih Inovatif dan Terampil di Era Teknologi
Beban biaya perkara mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga eksekusi menjadi kalkulasi tersendiri bagi setiap orang yang mengajukan perkara di pengadilan. Tingginya nominal biaya eksekusi seperti biaya operasional dan keamanan menjadi kendala serius bagi setiap pencari keadilan. Banyak perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, namun berhenti pada tahapan eksekusi. Eksekusi yang sejatinya adalah mahkota pengadilan justru menjadi temuan akibat para pihak mengurungkan niatnya melanjutkan eksekusi, entah karena kehabisan uang atau memilih jalan pintas lain. Dengan begitu, rupiah yang sudah dikeluarkan dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali menjadi sia-sia dan tidak menyelesaikan masalah.
Kontribusi Keuangan Perkara terhadap Keuangan Negara
Mengutip laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 disebutkan bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari layanan penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sejumlah Rp 77.721.874.433,-. Jumlah PNBP fungsional ini berkurang 2,65% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berjumlah Rp 79.833.985.893,-. Penurunan tersebut merupakan dampak berkurangnya perkara yang diterima oleh badan peradilan.
Dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) terdapat beberapa tujuan PNBP yakni mengoptimalkan sumber pendapatan negara, memperkuat ketahanan fiskal, meningkatkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut penulis, ada 4 alasan perlu mengevaluasi kembali pemungutan biaya perkara. Pertama, pembebasan biaya perkara yang mengakibatkan terhapusnya kontribusi PNBP terhadap keuangan negara relatif kecil dan tidak terlalu berdampak signifikan terhadap pendapatan keuangan negara. “Komersialisasi” layanan dalam bentuk penarikan tarif PNBP justru bertentangan dengan merit sistem dimana melayani masyarakat adalah kewajiban negara bukan hak, sehingga tidak etis jika negara via instansi terkait menarik PNBP atas setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Kedua, ketahanan fiskal bukan dengan memungut PNBP biaya perkara dari setiap warga negara. Akan tetapi, Pemerintah dapat melakukan kontrol penggunaan anggaran untuk belanja-belanja yang kurang penting. Ketiga, akses keadilan yang mahal justru akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku bisnis di Indonesia. Keempat, pungutan biaya perkara justru mendegradasi kesejahteraan rakyat, negara yang seharusnya hadir memberikan jaminan keadilan secara cuma-cuma justru malah membebani finansial masyarakat.
Akses Keadilan
Filosofi akses keadilan telah diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagaimana diratifikasi dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam konvensi tersebut dijelaskan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta larangan dari berbagai tindakan diskriminasi yang merugikan hak-hak dasar manusia sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, membatasi subjek hukum terhadap akses keadilan merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak dasar manusia.
















