Gas Kota Kembali Dilirik
Berita

Gas Kota Kembali Dilirik

Alternatif konversi minyak tanah menggulirkan ide lama, yakni program gas kota. Namun proyek itu dikritik Apindo lantaran dimonopoli oleh perusahaan gas milik pemerintah.

M4
Bacaan 2 Menit
Gas Kota Kembali Dilirik
Hukumonline

 

Dia menambahkan, pembiayaan proyek gas kota berasal dari APBN. Jumlahnya lebih dari Rp100 miliar. Dana sebesar itu untuk membiayai pembangunan jaringan pipa gas di Surabaya dan Palembang.   

 

Meski sasaran utamanya berasal dari konsumen rumah tangga, namun kalangan industri ikut menyambut baik proyek penyediaan gas kota tersebut. Apabila  harga gas kota sampai murah, ya aman. Sebab suplainya akan berkelanjutan, ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi.

 

Sofyan mengasumsikan harga gas kota akan murah karena disuplai oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Menurutnya, biaya produksi yang ditanggung kalangan industri jadi lebih murah. Sebelum era gas kota, beban industri terasa berat. Semua tergantung elpiji dan itu jadi mahal, katanya.

 

Namun, Sofyan menyayangkan monopoli gas kota yang hanya dipegang oleh PGN. Dia menyarankan pemerintah agar bekerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan gas kota bila terbentur dengan kendala biaya. Sekarang ini tidak cukup infrastrukturnya jadi tidak semua kota yang bisa.

Mulai awal tahun 2010, penyediaan gas kota tak lagi berupa kenangan warga ‘jadul' yang hidup di kota-kota besar di Negeri ini. Proyek yang dirintis pemerintah Hindia Belanda ini telah ditinggalkan selama beberapa dekade lantaran meroketnya penggunaan minyak tanah. Namun, seiring program konversi penggunaan minyak tanah menjadi gas, pemerintah memutuskan untuk menggerakkan kembali penyediaan gas kota.

 

Proyek ini tentu butuh jaringan pipa gas di seluruh penjuru kota yang hendak diberikan pelayanan tersebut. (Proyek) itu kecil, tapi itu membantu banget, kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Evita Herawati Legowo, di sela-sela konfrensi Indogas di Jakarta, Selasa (20/01).

 

Awalnya pemerintah mencanangkan proyek tersebut di enam kota besar di Indonesia. Namun, karena anggarannya terbatas, pemerintah tahun ini baru bisa melaksanakannya di dua kota saja, yakni Surbaya dan Palembang. Di bumi Sriwijaya sendiri, proyek penyediaan gas kota dimenangkan oleh Medco E&P Indonesia. Corporate Secretary Medco Aditya Mandala menjelaskan, meski produk gasnya kecil, namun proyek ini dilakukan Medco untuk membantu pemerintah dalam melancarkan program konversi minyak tanah ke gas. Selain itu, mereka ingin agar cadangan gas di lapangan gas sekitar kota Palembang bisa dioptimalkan.

 

Senada dengan Aditya, Evita mengakui kalau proyek ini tidak menguntungkan secara investasi. Namun demikian, karena untuk kepentingan rakyat banyak, maka pemerintah rela menggelontorkan dana tak sedikit untuk membangun infrastrukturnya bersama kontraktor swasta. Kerjasamanya dengan (swasta) yang berpengalaman, timpal Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Tubagus Haryono sembari menyatakan pemilihan kontraktor swasta melalui mekanisme tender.

 

Evita berharap, akhir tahun ini pembangunan jaringan pipa gas kota dapat diselesaikan. Agar awal tahun depan pelayanan gas sudah dapat dinikmati konsumen rumah tangga di kedua kota tersebut (Surabaya dan Palembang, red), katanya. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info