Gedung Pengadilan yang Kerap Didemo Buruh
Edsus Akhir Tahun 2012:

Gedung Pengadilan yang Kerap Didemo Buruh

Minim fasilitas pengamanan dan pendukung kerja. Didesain untuk tidak satu lokasi dengan pengadilan umum.

ADY
Bacaan 2 Menit
Gedung Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta kerap didemo buruh. Foto: Sgp
Gedung Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta kerap didemo buruh. Foto: Sgp

Bila ditanya gedung pengadilan apa di Jakarta yang selama lima tahun terakhir ini paling sering didemo buruh, boleh jadi jawabannya hampir seragam. Yaitu gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta.

Bagaimana tidak, PHI adalah lembaga peradilan yang khusus dibentuk untuk perkara perselisihan ketenagakerjaan. Maka tak heran bila hampir saban hari pekerja dan perwakilan pengusaha yang berselisih mendatangi gedung yang berlokasi di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan itu untuk saling berhadapan.

Setiap gedung biasanya punya kisah yang menarik, tak terkecuali gedung yang dibangun sekitar tahun 1980-an itu. Juru sita pengganti PHI Jakarta, Budi Tambunan mengatakan, sejak awal PHI Jakarta beroperasi sekitar tahun 2006, pekerja kerap melakukan berdemonstrasi di gedung itu. Dalam waktu sepekan, ada saja serikat pekerja yang menggelar demonstrasi. Biasanya, demonstrasi yang digelar terkait dengan perkara yang disidangkan.

Mengingat persoalan ketenagakerjaan bersangkutan dengan nasib pekerja atas pekerjaannya, yang berarti menyinggung soal penghidupan, tak jarang para peserta demonstrasi sangat bersemangat. Bahkan para pekerja yang perkaranya berada di tangan hakim tak segan berbondong-bondong ke PHI melihat jalannya persidangan atau mendengarkan putusan.

Raut muka ceria dapat dilihat ketika pekerja mendapat putusan sesuai harapan. Sebaliknya, jika putusan hakim dirasa merugikan, tak jarang pekerja yang bersangkutan dirundung kelabu. Bila tak kuasa menahan emosi, ada pula pekerja yang melontarkan kegundahan secara langsung. Bahkan, sang hakim yang menyidangkan perkara itu tak jarang jadi sasaran.

Ingatan Budi lantas melayang pada peristiwa yang terjadi Maret 2007 silam. Kala itu ratusan pekerja PT Great River International -yang mayoritas adalah perempuan- tak terima putusan hakim. Alhasil, usai pembacaan putusan, para pekerja berusaha mengejar hakim. Merasa terancam, sang hakim pun menggunakan jurus seribu langkah untuk menyelamatkan diri.

Ketika peristiwa itu terjadi, Budi dan sejumlah rekannya di PHI Jakarta berupaya melindungi hakim dari amukan pekerja. Walau ketiga hakim yang membacakan putusan sudah keluar dari ruang sidang menuju ruang hakim, bukan berarti para hakim berada di zona aman. Karena, ratusan pekerja wanita itu tetap mengejar hakim. Untuk menghadang, Budi dan beberapa rekannya membentengi pintu masuk ke ruang hakim dengan pagar manusia.

Di tengah kepanikan, ketiga hakim mempunyai ide untuk lari dari gedung PHI Jakarta melalui loteng, satu-satunya akses keluar dari ruang hakim yang sudah dibanjiri ratusan massa yang marah.

Pepatah tak ada rotan akar pun jadi berlaku kala itu, karena para hakim tersebut tidak menggunakan tangga untuk naik ke loteng. Budi mengingat, kalau hakim menggeser meja dan lemari untuk menjangkau loteng. Alhasil, para hakim itu berhasil menjebol loteng dan merangkak lewat loteng menuju bagian depan gedung PHI yang berada di tepi jalan MT Haryono, Jakarta Selatan itu.

Setelah berhasil lolos, para hakim yang dikejar massa langsung mencegat taksi dan pergi menjauh dari gedung PHI Jakarta. Sekira setengah jam kemudian, barulah aparat kepolisian datang dan situasi dapat dikendalikan. Budi mencatat akibat peristiwa itu sejumlah tembok pembatas antar ruang di PHI Jakarta yang terbuat dari papan kayu, jebol. Untungnya, para pekerja wanita itu bertanggung jawab memperbaiki kerusakan yang ada.

Selang beberapa waktu, ada pekerja lain yang merasa dikecewakan putusan hakim. Budi menuturkan kali ini para pekerja tidak mengejar hakim, namun mengacak-acak ruang sidang usai mendengar putusan.

Kala itu, Budi dan beberapa rekannya terpaksa beralih profesi sementara menjadi negosiator. Karena, Budi dan beberapa rekannya mencoba menenangkan para pekerja yang terbakar emosi.

Dengan berbagai cara, Budi dan rekannya berusaha menenangkan pekerja itu, salah satunya melemparkan canda. “Ibu kalau marah cantik dech,” kata dia kepada hukumonline ketika menceritakan kembali peristiwa tersebut di gedung PHI Jakarta, Rabu (21/11).

Sayangnya, upaya Budi itu gagal. Pekerja yang marah itu tak kunjung tenang. Melihat berbagai peristiwa di PHI Jakarta, Budi dengan guyon menyebut pekerja wanita yang berperkara di PHI Jakarta lebih galak ketimbang kaum pria.

Bekas P4D Jakarta
Budi bercerita sebelum menjadi PHI, gedung pengadilan dengan tiga ruang sidang itu tergolong sepi dari demonstrasi serikat pekerja. Pasalnya, sejak gedung milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta itu berdiri, digunakan untuk Dinas Transmigrasi Jakarta, kemudian digunakan sebagai gedung Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah (P4D) Jakarta.

Budi sendiri mengaku mulai berkantor di gedung PHI Jakarta dan menjabat sebagai panitera ketika masa P4D pada tahun 2003.

Semasa P4D, bukan berarti gedung yang lokasinya di sebelah timur patung Pancoran tersebut luput dari demonstrasi pekerja. Budi mengatakan ada demonstrasi, tapi jarang. Sekalipun ada jumlah pendemo tak besar, kurang dari sepuluh orang. Saking sedikitnya jumlah peserta demonstrasi, Budi menyebut hampir tidak pernah ada aparat kepolisian yang mengawal aksi itu.

Berbeda dengan saat ini, di mana setiap demonstrasi di gedung PHI Jakarta selalu dikawal aparat kepolisian. Bahkan, dari pantauan hukumonline, di setiap persidangan ada aparat kepolisian tak berseragam dari Polsek Pancoran yang memantau situasi PHI Jakarta.

Ketika gedung yang tadinya digunakan untuk P4D itu beralih fungsi menjadi PHI Jakarta, Budi menuturkan pada masa transisi, gedung yang sisi timurnya berdempetan dengan masjid itu vakum dari kegiatan mengurusi kasus ketenagakerjaan selama beberapa bulan.

Ketika proses transisi siap dan gedung itu akan digunakan untuk PHI Jakarta, Budi menyebut pegawai P4D dimutasi ke berbagai dinas di bawah Pemprov DKI Jakarta. Seperti dinas pemakaman, perhubungan, kecamatan dan transmigrasi. Waktu itu Budi sempat ditawari menjadi pegawai kecamatan Tebet. “Saya nggak mau,” ucapnya.

Demi keamanan
Mantan Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA), Suparno, mengatakan ketika UU PPHI diterbitkan, MA mempersiapkan gedung untuk PHI. Salah satu caranya dengan meminta tanggapan terhadap pembentukan PHI kepada gubernur di setiap daerah. Dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri, para gubernur memberi respon positif. Alhasil, pada 2006 PHI berhasil berdiri di 33 provinsi. Peresmian PHI pertama dilakukan di Padang, Sumatera Barat oleh Ketua MA.

Dari berbagai gedung yang digunakan untuk PHI, sebagian berasal dari gedung yang sebelumnya digunakan P4D. Dalam merealisasikan keberadaan PHI, Suparno mengatakan MA telah memberi petunjuk agar gedung PHI terpisah dari pengadilan lainnya. Pasalnya, pengadilan PHI akan ramai dikunjungi oleh para pekerja dan serikat pekerja.

Walau sudah ada petunjuk, bukan berarti PHI yang ada terpisah dari pengadilan lain. Karena ketika itu terdapat PHI yang masih disatukan dengan gedung pengadilan negeri, seperti di Medan, Sumatera Utara.

Melihat masih ada daerah yang masih menggabungkan PHI dengan pengadilan lain itu, Suparno mengatakan MA menyesalkan. Pasalnya, salah satu hal utama yang diperhatikan MA dalam membentuk PHI adalah faktor keamanan. Menurutnya, pemisahan itu mengantisipasi dari demonstrasi yang kerap dilakukan serikat pekerja agar proses persidangan di pengadilan lainnya tidak terganggu dengan aksi tersebut. “Jadi dulu idenya menghendaki dipisah,” tuturnya kepada hukumonline lewat telepon, Senin (10/12).

Terkait gedung PHI Jakarta, Suparno tidak dapat memastikan apakah statusnya milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) –dulu disebut Depnaker- atau Pemprov DKI Jakarta.

Menjelaskan gedung PHI Jakarta, koordinator keamanan PHI Jakarta, Sahit, mengatakan sejak gedung itu berdiri sekitar tahun 1980-an, lokasinya menjadi satu dengan gedung yang saat ini ditempati oleh BNP2TKI. Posisi gedung BNP2TKI saat ini berada di sebelah barat gedung PHI Jakarta. Dulunya, kedua gedung itu difungsikan menjadi satu yaitu sebagai kantor Kanwil Transmigrasi DKI Jakarta. Namun, di masa kepemimpinan Presiden Abdurahman Wahid kedua gedung mulai dipisah.

Minim Fasilitas
Sahit melanjutkan, gedung PHI Jakarta tergolong cukup tua dan minim perawatan. Sehingga, banyak kusen yang lapuk dimakan usia. Beberapa titik di atap ruang sidang pun ada yang rusak, di kala hujan, ruang sidang ada yang bocor. Maka jangan heran kalau kita mendapati ember di ruang sidang kala musim hujan datang.

Terkait fasilitas, PHI Jakarta memiliki toilet yang dapat digunakan pengunjung, setiap ruang sidang dilengkapi dengan pendingin ruangan dan kipas angin. Di bagian depan gedung, terdapat lahan parkir yang cukup untuk menampung belasan mobil dan motor. Di sisi sebelah timur gedung, terdapat masjid dan di sebelah selatan terdapat kantin yang dikelola oleh istri Sahit.

Sedangkan untuk fasilitas kerja, Budi mengatakan sejak masa P4D, fasilitas yang ada tergolong minim. Walau ada bantuan pemerintah, namun jumlahnya terbatas. Sehingga, para pegawai harus bergantian jika mau menggunakan perangkat yang sama, semisal komputer. Ujungnya, Budi merasa tugasnya akan terhambat jika menggunakan peralatan yang digunakan secara bergantian.

Oleh karena itu Budi memboyong perangkat komputer dari rumah ke ruang kerjanya di PHI Jakarta. Dia mengaku perangkat komputer generasi satu prosesor keluaran tahun 2000 dan mesin cetak (printer) yang dia gunakan saat ini adalah milik pribadinya. “Kalau komputernya ada kerusakan ya ditanggung sendiri,” tukasnya.

Dari sejumlah peralatan pendukung yang ada di PHI Jakarta, Budi mengidentifikasi sebagian milik Pemprov DKI Jakarta dan sebagian lagi milik Mahkamah Agung. Mengingat rencana pemerintah memindahkan gedung PHI Jakarta ke daerah Jakarta Pusat, Budi mengaku tidak tahu kapan mulai pindah ke gedung baru. Budi mendapat informasi kalau nanti PHI Jakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) akan menempati gedung yang sama.

Budi memperkirakan di gedung baru nanti situasinya pasti lebih ramai. Karena, perkara yang ditangani Tipikor dan PHI Jakarta cukup merebut perhatian massa. Bisa jadi pekerja yang melakukan demonstrasi di PHI nanti sekaligus mendemo koruptor. “Bakal jadi gedung pengadilan paling rame dech tuh,” selorohnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info