Seorang lagi karyawan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) didakwa korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta. General Manager Sumatera Light South (SLS) CPI, Bachtiar Abdul Fatah didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Penuntut umum Surma menguraikan, Bachtiar bersama-sama Direktur PT Sumigita Jaya (SJ), Herland bin Ompo menandatangani kontrak bioremediasi untuk wilayah Minas sejak September 2011 sampai Maret 2012. Padahal, Bachtiar mengetahui PT SJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus dalam pengolahan limbah B3.
Sesuai Pasal 3 Kepmen LH No.128 Tahun 2003, ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi secara biologis mengacu pada PP No.18 Tahun 1999. Setiap badan usaha yang melakukan pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin operasi dari kepala instansi yang bertanggung jawab, Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg LH).
Selanjutnya, Pasal 59 ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 mengatur, apabila badan usaha tidak mampu melakukan sendiri pengolahan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain yang telah mendapat izin. Berdasarkan aturan tersebut, pengolahan limbah yang dilakukan PT CPI maupun PT SJ wajib memiliki izin dari Meneg LH.
Namun, menurut Surma, izin PT CPI berakhir 26 Februari 2009 dan PT SJ tidak memiliki kualifikasi dan persyaratan khusus melakukan pekerjaan bioremediasi. Sebagaimana akta notaris, PT SJ bergerak di bidang penyedia jasa konstruksi meliputi pekerjaan sipil, tanah, pengerukan untuk jalan, bendungan, pemipaan, dan elektrikal.
“Meski mengetahui izin pengolahan tanah secara biologis ex situ Soil Bioremediation Facility (SBF) CPI untuk 5 SBF di Minas dan Kota Batak sudah berakhir dan PT SJ tidak memiliki izin pengolahan limbah dari Meneg LH, terdakwa tetap menandatangani Kontrak Bridging senilai AS$741,402 ribu dengan Herland,” kata Surma, Rabu (12/6).
Selain itu, Bachtiar mengetahui pekerjaan bioremediasi termasuk jenis pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus sesuai PTK BM Migas No.007 Revisi–II/PTK/II/2011. PT SJ yang ditunjuk sebagai pelaksana bioremediasi harus memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu, yaitu memiliki surat izin usaha pada bidangnya yang masih berlaku.
Dalam melaksanakan pekerjaan bioremediasi, Herland selaku Direktur PT SJ tidak melakukan pengujian sampel dari tanah yang telah ditetapkan PT CPI sebagai Crude Oil Contaminated Soil (COCS). Pengujian seharusnya dilakukan untuk mengidentifikasi jumlah, jenis, dan sifat mikroorganisme pengurai kontaminan di tanah tercemar.
Surma melanjutkan, tidak dilakukannya pengujian sampel sebelum melakukan proses bioremediasi bertentangan dengan Kepmen LH No.128 Tahun 2003 angka III dan lampiran II. Dalam aturan itu, kandungan Total Petroleum Hidrokarbon (TPH) dalam tanah terkontaminasi yang akan dibioremediasi berkisar antara 7,5-15 persen.
Setelah tanah diolah, standar hasil bioremediasi kurang dan sama dengan 1 persen. Namun, ketika tim bioremedisi yang terdiri dari Edison Effendi, Bambang Iswanto, dan Prayitno melakukan pengujian sampel tanah pada 25 Juli 2012, kandungan TPH dari sampel tanah di SLS Minas 1,73 persen dan di SLN Duri 0,4783-0,5255 persen.
Surma mengungkapkan, tim bioremediasi menyimpulkan bahwa tanah terkontaminasi minyak di kedua lokasi pengambilan sampel tidak perlu dibioremediasi karena kandungan TPH tidak berkisar antara 7,5-15 persen. Dengan kata lain, seluruh tanah di kedua lokasi bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak atau COCS.
“Tanah terkontaminasi minyak pada stock pile di kedua lokasi tidak mengandung mikroorganisme pendegradasian minyak. Hal itu bisa dilihat pada hasil uji biodegradasi, tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin bioremediasi dapat berlangsung artinya bioremediasi adalah nihil,” ujarnya.
Kemudian, sesuai Production Sharing Contract (PCS) tanggal 15 Oktober 1992 antara BP Migas dan CPI, pembebanan biaya cost recovery bioremediasi termasuk golongan biaya non capital. Setelah vendor atau rekanan menerima pembayaran dari PT CPI, biaya dilaporkan setiap tiga bulan atau financial quarterly report (FQR) ke BP Migas.
Untuk pelaksanaan Kontrak Bridging No.C-905616 tanggal 1 September 2011 dengan nilai kontrak AS$741,402 ribu, Surma menerangkan, PT SJ telah mengajukan invoice kepada PT CPI. Total tagihan pekerjaan bioremediasi PT SJ sebesar AS$225,889 ribu, sehingga setelah dipotong pajak pembayaran menjadi AS$221,327 ribu.
Terhadap pembiayaan pelaksanaan proyek bioremediasi yang telah dikeluarkan PT CPI kepada Direktur PT SJ, PT CPI memperhitungkan biaya-biaya itu ke BP Migas dengan mekanisme cost recovery. PT CPI selaku KKKS mendapatkan kembali biaya-biaya dengan FQR ke-1 tahun 2012 sebesar AS$486 ribu.
Berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian negara oleh BPKP tanggal 9 November 2012, pelaksanaan proyek bioremediasi CPI tahun 2006-2012 merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Kepmen LH No.128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan bioremediasi PT CPI mengakibatkan kerugian negara sebesar AS$9,99 juta.
“Dari jumlah besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Herland sebesar AS$6,9 juta, termasuk di dalamnya pembayaran Kontrak Bridging No.C905616 sebesar AS$221,327 ribu. Jumlah kerugian negara dari biaya cost recovery bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa adalah sebesar AS$221,327 ribu,” tutur Surma.
Menanggapi dakwaan penuntut umum, Bachtiar mengaku tidak mengerti mengenai perbuatan apa yang dianggap melawan hukum, merugikan negara, dan menguntungkan orang lain. Pengacara Bachtiar, Maqdir Ismail meminta waktu satu minggu kepada majelis hakim untuk menyusun nota keberatan atau eksepsi.
Merusak Sistem
Maqdir berpendapat, sebenarnya tidak ada alasan perkara kliennya dilanjutkan ke persidangan. Penuntut umum lagi-lagi menggunakan pendapat Edison Effendi yang tidak sesuai Kepmen LH No.128 Tahun 2003. Kandungan TPH yang dipersyaratkan dalam Kepmen bukan 7,5-15 persen, melainkan tidak lebih dari 15 persen.
“Faktanya, hasil pengujian oleh Edison Effendi, TPH yang ditemukan paling rendah 1,73 persen. Kalau mengikuti Kepmen LH No.128 Tahun 2003, tanah harus dibioremediasi. Mengenai izin pengolahan limbah, sesuai keterangan dari Deputi KLH dan Kepmen LH, yang wajib memiliki izin adalah penghasil limbah,” katanya.
Meski izin yang dimiliki PT CPI sudah berakhir, Maqdir mengungkapkan, PT CPI sedang memperpanjang izin tersebut. KLH yang telah melakukan kunjungan dan penelitian tidak pernah melarang atau memerintahkan penghentian kegiatan bioremediasi. Bagi KLH yang terpenting memulihkan tanah, sedangkan administrasi bisa mengikuti.
Terlebih lagi, apabila mencermati UU Lingkungan Hidup, menurut Maqdir, yang berwenang menilai bahkan menyidik adalah KLH. “Kalau ada penyidikan bersama, maka penyidikan berada di bawah koordinasi Menteri LH. Seharusnya Kejaksaan terlebih dahulu membicarakan pelanggaran ini dengan Menteri LH,” ujarnya.
Maqdir menganggap penyidikan yang dilakukan Kejaksaan mengabaikan dua lembaga, KLH dan SKK Migas. Kejaksaan telah merusak sistem hukum dengan melakukan intervensi terhadap UU Lingkungan Hidup. “Inilah bentuk egoisme sektoral yang akan membawa kabar buruk bagi penegakan hukum lingkungan,” tandasnya.
