Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengapresiasi Putusan MK atas permohonan pengujian UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. APTI melalui sejumlah anggotanya menjadi pemohon dalam perkara ini. Selasa (1/11), Majelis MK menyatakan mengabulkan sebagian permohonan. Majelis, dalam amar putusan, menyatakan kata “dapat” dalam penjelasan Pasal 114 UU Kesehatan bertentangan dengan Konstitusi. Akibatnya, produsen rokok diwajibkan mencantumkan peringatan bahaya merokok dalam bentuk gambar.
Meski mengapresiasi, APTI dalam siaran pers berharap nasib petani tembakau tetap diperhatikan, khususnya oleh pemerintah. Pasalnya, saat ini, petani tembakau sangat memprihatinkan. Lantaran cuaca musim tidak menentu, petani tembakau banyak yang gagal panen. “Hanya sedikit yang dapat mereka panen itupun dihargai dengan sangat murah,” ujar AH Wakil Kamal, kuasa hukum APTI saat mengajukan judicial review, dalam siaran pers.
Menurut Kamal, selama satu dasawarsa ini terjadi praktik permainan harga yang sangat tidak sehat yang menguntungkan utamanya industri rokok besar sehingga melahirkan pengusaha rokok pada deretan orang terkaya di Republik ini, sementara sebagian besar petani tembakau hidup dalam himpitan kemiskinan dan kemelaratan.
“Paradoks, ketika terdapat peraturan yang cenderung merugikan petani tembakau dan seluruh yang terlibat dalam industri rokok atau gencarnya serangan aktivis anti rokok, maka yang selalu dikedepankan alasan adalah ‘Kasihan Nasib Petani Tembakau’. Tetapi kenyataannya petani tembakau harus berjuang sendiri untuk meraih masa depan mereka. Termasuk perjuangan pengujian UU Kesehatan di Mahkamah Konstititusi dalam perkara Nomor 34/PUU-VIII/2010 tersebut,” papar Kamal.
















