Ia sempat mengkritik AD Peradi yang akan digunakan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Peradi pada 30 April-1 Mei 2010. “AD Peradi tidak mengakomodir one man one vote dalam pemilihan ketua,” ujarnya. AD Peradi, dinilai Yan Apul, menganut perwakilan cabang. Padahal, UU Advokat menyatakan bahwa Munas diikuti oleh advokat.
Kedua, jelas Yan Apul, FPAI akan berusaha mendekati organisasi-organisasi advokat yang ada saat ini. “Kami akan memberi masukan agar mereka dapat menerima konsep persatuan sesuai UU,” ujarnya.
Musyawarah
Deklarasi FPAI itu ditandatangani oleh advokat dari organisasi-organisasi berbeda. Teguh Samudera yang berkecimpung di KAI dan FAI bahkan maju pertama kali untuk menandatangani deklarasi. Ada juga Ketua DPC Peradi Jakarta Barat Amin Jar. “Saya adalah satu-satunya Ketua DPC Peradi yang ikut deklarasi ini,” tutur pria yang mengaku akan mengajukan diri sebagai Ketua DPN Peradi pada Munas mendatang ini.
Nuansa musyawarah pun sangat kental dalam pertemuan itu. Latar belakang organisasi advokat yang berbeda tentu membuat semarak ide-ide yang disampaikan deklarator.
Teguh bahkan terang-terangan menyatakan advokat tak perlu terlalu khawatir dengan banyak organisasi yang ada. “Jangan anggap sinis orang yang mau membentuk organisasi. Mereka itu orang-orang kreatif,” ujarnya. Ia mengatakan pembentukan organisasi advokat dibiarkan saja asalkan dilakukan secara demokratis.
Sebelumnya, kepada hukumonline, Teguh memang pernah menyampaikan gagasan agar dibiarkan organisasi-organisasi advokat yang ada. Asalkan ada sebuah wadah tunggal dalam bentuk federasi yang membawahi organisasi-organisasi tersebut.
Sedangkan M Assegaf justru menyoroti posisi Yan Apul dalam piagam deklarasi. Dalam piagam itu tertulis, Yan Apul sebagai Ketua FPAI. Assegaf mengusulkan agar sebutan ‘ketua’ diganti dengan ‘koordinator’. “Ini kan bukan organisasi advokat,” ujarnya. Ia menjelaskan untuk menyatukan advokat yang terpecah hanya diperlukan koordinator.
