Giliran Robert Tantular Gugat Presiden
Utama

Giliran Robert Tantular Gugat Presiden

Perintah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap mantan Kabareskrim Mabes Pori, Susno Djuadi untuk menangkap Robert Tantular, dinilai sebagai intervensi kepada Kepolian. Sebab, penangkapan itu bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Mon
Bacaan 2 Menit
Pernyataan Jusuf Kalla dan Susno Djuadi di media massa yang<br> menuding Robert selaku “perampok” turut menjadi alasan gugatan.<br> Foto: Sgp
Pernyataan Jusuf Kalla dan Susno Djuadi di media massa yang<br> menuding Robert selaku “perampok” turut menjadi alasan gugatan.<br> Foto: Sgp

Gara-gara ulah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kena getahnya. Perintah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menangkap Robert Tantular berbuah gugatan. Robert merasa penangkapan dirinya pada 25 November 2008 merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa. Perintah Jusuf Kalla terhadap mantan Kabareskrim Mabes Pori, Susno Djuadi itu dinilai sebagai intervensi kepada Kepolian. Penangkapan bukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Hal itu bertentangan dengan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

 

Hal itulah yang menjadi salah satu alasan Robert dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui kuasa hukumnya dari T.Triyanto & Rekan.  Sasarannya adalah Presiden, Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua Pansus Hak Angket Bank Century, masing-masing sebagai tergugat I, II, III dan IV.

 

Majelis hakim yang diketuai Dehel K. Sandan telah menggelar persidangan perdana perkara ini, Kamis (25/3). Sayang, tak semua tergugat hadir di persidangan. Baru jaksa pengacara negara, Anton Hutabarat, yang hadir mewakili Jaksa Agung. Alhasil, persidangan tak bisa dilanjutkan untuk tahap mediasi. Persidangan pun dilanjutkan pekan depan.

 

Pernyataan Jusuf Kalla dan Susno di media massa yang menuding Robert selaku “perampok” turut menjadi alasan gugatan. Pernyataan itu dinilai menciderai hak subyektif mantan pemilik Bank Century itu. Selaku pejabat dan penegak hukum seharusnya menjunjung azas praduga tak bersalah. Lagipula, ketika menjalani proses hukum tak ada pasal 365 KUHP tentang perampokan yang dibidik ke Robert.

 

Selama ditahan, dalam gugatan Robert mengaku diisolir di ruang khusus yang terpisah dari tahanan lain. Pengisoliran itu merupakan perintah Susno yang juga melarang Robert untuk dijenguk siapapun, termasuk penasihat hukum. Hal ini dinilai sebagai pelanggaran terhadap Pasal 69 hingga 73 KUHAP.

 

Splitsing

Dalam gugatannya Robert juga mempermasalahkan pemisahan perkara (splitsing) terhadap lima berkas perkara yang disangkakan pada pemilik PT Antaboga Delta Sekuritas itu. Padahal delik yang disangkakan berhubungan satu sama lain. Bahkan pasal sangkaan pun ada yang seragam.

 

Pasal 141 KUHAP menentukan berkas perkara yang berkaitan dengan beberapa delik yang terkait satu sama lain atau berhubungan maka perkara harus digabung menjadi satu berkas dalam satu dakwaan.

 

Dari lima berkas perkaa, baru satu perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Hasilnya, Robert diganjar dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp50 miliar lantaran terbukti bersalah sebagai pihak yang terafiliasi dengan Bank Century.

 

Empat perkara lagi tengah di periksa di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Yakni, tindak pidana pencucian uang, penipuan, tindak pidana perbankan serta tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan penggelapan.

 

Kuasa hukum menilai pemisahan itu dinilai tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi Robert. Hal itu akan menimbulkan pertanyaan sampai kapan proses hukum terhadap Robert akan berakhir. “Jelas merupakan pelanggaran terhadap due process of law dan hak azasi manusia,” ujar T. Triyanto seperti dikutip dari gugatan.

 

Padahal, menurut kuasa hukum Robert setiap orang berkedudukan sama di mata hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun.

 

Akibat penangkapan dan penahanan, Robert menderita kerugian sebesar Rp500 juta setiap bulan lantaran tak bisa menjalankan bisnisnya. Pemblokiran aset dan rekening pribadi Robert juga menyebabkan kerugian karena ia harus berutang tiap bulannya sebesar Rp50 juta. Para tergugat dituntut untuk mengganti kerugian tersebut. Selain itu, Robert juga menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp1 miliar.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info