Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan pemerintah tidak sembarangan dalam menerbitkan grasi bagi narapidana. Sebelum menggunakan hak prerogatifnya itu, Presiden harus meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA) dan jajaran kabinetnya seperti Kejaksaan Agung dan Kemenkumham. Menurut Denny, setidaknya terdapat lima hal yang melandasi pemberian grasi.
Pertama, presiden punya kewenangan memberikan grasi berdasarkan konstitusi. Kedua, mekanisme pemberian grasi harus dijaga agar akuntabel, seperti meminta pertimbangan kepada MA serta jajaran kabinet seperti Kejagung, Kapolri dan lainnya.
Alasan ketiga, perkembangan situasi internasional, dimana mayoritas negara di dunia sudah meninggalkan penerapan hukuman mati. Kalaupun masih ada yang mencantumkan hukuman mati, tapi sudah tak diterapkan dalam 10 tahun terakhir.
Denny juga menyebut pemberian grasi digunakan sebagai salah satu upaya advokasi pemerintah untuk membebaskan warga Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Pasalnya, negara lain selalu menyoroti masalah penerapan hukuman mati yang masih dilakukan Indonesia.
Sepanjang Juli 2011 hingga Oktober 2012 jumlah warga Indonesia yang terancam mendapat hukuman mati di luar negeri mencapai 297 orang. Denny menyebut mayoritas terkait kasus Narkoba. Walau begitu, Denny menduga warga Indonesia yang terlibat kasus Narkoba di luar negeri itu bukan bandar, namun kurir atau pemakai dan posisinya cenderung korban dari gembong Narkoba. Dari advokasi yang dilakukan, setidaknya terdapat 100 warga Indonesia di luar negeri yang berhasil dibebaskan dari jerat hukuman mati.
Terakhir, Denny menyebut pemberian grasi diberikan secara selektif. Misalnya, diprioritaskan bagi narapidana anak dan tuna netra. Jika terkait Narkoba, Denny menegaskan grasi tidak diberikan kepada bandar narkoba, melainkan orang yang menjadi korban.
“Grasi diberikan dengan sangat selektif,” kata Denny dalam jumpa pers di gedung Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Kemenkumham Jakarta, Kamis (18/10).
Pada kesempatan yang sama aktivis HAM dan pengacara senior, Todung Mulya Lubis, mengatakan para pihak yang menolak diterapkannya hukuman mati di Indonesia, khususnya dalam kasus Narkoba, bukan berarti pihak tersebut mendukung peredaran Narkoba. Todung menyebut hal itu dilakukan atas dasar kemanusiaan. Lagipula konstitusi dan konvensi internasional tentang HAM menegaskan bahwa hak untuk hidup bagi setiap orang tidak dapat tidak dapat dikurangi.
Secara umum Todung menilai hukuman mati tidak memberikan efek jera. Misalnya, dalam kasus terorisme, hukuman mati yang dijatuhkan kepada Amrozi cs tidak menghentikan aksi terorisme di Indonesia.
Oleh karenanya Todung mengatakan hukuman mati tidak perlu diterapkan untuk semua kasus pidana. Namun, dia sepakat jika pelaku kejahatan berat seperti bandar Narkoba dan lainnya diberi hukuman seberat-beratnya, seperti penjara seumur hidup di penjara yang lokasinya khusus serta tanpa remisi.
“Tujuan peradaban yang baik itu menghapus hukuman mati,” ujar Todung.
Terkait putusan Mahkamah Agung yang mengubah hukuman mati bandar Narkoba, Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara, Todung menyebut hakim punya keyakinan hukum sendiri untuk menentukan putusannya.
Walau begitu Todung mengkritik pemberian grasi terhadap warga Australia yang terjerat kasus Narkoba, Schapelle Leigh Corby. Menurutnya, orang yang tidak divonis hukuman mati tak layak mendapat grasi.
Sementara Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan grasi adalah hak narapidana. Adanya grasi menurut Ifdhal membantu narapidana yang posisinya lemah, misalnya menjadi korban atau memiliki kekurangan kemampuan fisik. Seperti pasangan suami–istri tunaetra yang terpidana kasus Narkoba. Menurut Ifdhal grasi membantu meringankan beban pasangan tersebut. “Mereka terkena peradilan sesat,” tandasnya.
Dari ratusan permohonan grasi yang diajukan narapidana semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ifdhal melihat hanya 19 permohonan yang dikabulkan. Menurutnya pemerintah cukup hati-hati dalam menerbitkan grasi. Namun yang jelas Ifdhal menegaskan grasi untuk mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup tidak melanggar konstitusi. Pasalnya, ada hukuman berat yang sudah dikenakan, namun hak narapidana untuk hidup, terpenuhi.
Dalam komunitas internasional, penghapusan hukuman mati dinilai sebagai hal yang penting. Misalnya, dalam kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir. Ifdhal mengingat peristiwa itu terjadi di wilayah negara Belanda, maka pemerintah Indonesia perlu izin terlebih dahulu kepada pemerintah Belanda untuk mencari informasi dan data yang diperlukan soal kematian Munir. Namun, pemerintah Belanda menyebut tidak akan memberikan data itu karena Indonesia belum menghapus hukuman mati.
