Besok, Kamis (14/3), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan memutus perkara gugatan warga negara atau citizen lawsuit (CLS) yang diajukan oleh dua orang advokat. Gugatan dilayangkan karena kedua advokat yang berkedudukan di DKI Jakarta merasa gerah dengan kondisi jalanan ibukota, macet.
Menghadapi putusan ini, kuasa hukum kedua advokat, Yohanes Tangur, mengatakan tidak memiliki persiapan khusus untuk menghadapi putusan besok. Pihaknya ingin mendengar apa bunyi putusan tersebut.
Namun, Yohanes mengakui beberapa rekomendasi dalam petitum gugatan tersebut sudah mulai dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rekomendasi tersebut antara lain, menambah jumlah angkutan umum yg ada saat ini dan menaikkan tarif parkir.
Senada dengan Yohanes, kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta, Haratua D Purba juga tidak melakukan persiapan khusus dalam mendengar putusan itu. "Tidak ada persiapan apa-apa. Kami hadir besok untuk mendengarkan putusan sesuai agenda sidang," ucap Haratua kepada hukumonline, Rabu (13/3).
Terlepas dari hasil putusan, Haratua menyatakan Pemprov tetap berupaya mengurai kemacetan Ibukota. Bahkan, beberapa upaya tersebut telah dijalankan, seperti menaikkan tarif parkir, perbaikan jalur bus transjakarta, dan jalan layang non tol. "Sebentar lagi mengenai pemberlakuan ganjil genap. Jadi ada ga ada gugatan ini, upaya pencegahan kemacetan sudah dijalankan," pungkasnya.
















