Gugatan class action Forum Komunikasi Pensiunan Pegawai Kereta Api (FKPPKA) terhadap Pemerintah kandas. Perjuangan 10.001 orang pensiunan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mengembalikan status penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil terganjal eksepsi dari kuasa hukum Pemerintah. Pemerintah menilai gugatan kabur lantaran bermodel class action, namun tidak menguraikan siapa kelompok kelas. Gugatan hanya menguraikan bahwa jumlah pensiunan PT KAI sejak 1998 hingga 2008 berjumlah 10.001 orang.
Majelis hakim yang diketuai Nani Indrawati, dalam putusan yang dibacakan Rabu (17/3) kemarin, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Hal itu lantaran majelis hakim mengakomodir eksepsi Pemerintah tersebut. Nani menjelaskan mengingat penggugat merupakan FKPPKA yang berjumlah sangat besar sudah tepat mengajukan gugatan class action sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002.
Model gugatan itu dinilai lebih efektif dan efisien. Meski demikian, karena ada tuntutan ganti rugi dan kalau dikabulkan jumlahnya sangat besar maka seharusnya penggugat merinci subyek yang menderita kerugian dan jumlah masing-masing kerugian yang diderita. Paling tidak, kata Nani, menguraikan jumlah kerugian wakil kelas berdasarkan golongan atau pangkat. Sementara dalam gugatan hanya disebutkan total kerugian sebesar Rp169,489 miliar dan immaterial Rp218,181 miliar.
Di tambah lagi, gugatan seharusnya menguraikan soal bagaimana pendistribusian ganti rugi, siapa tim yang akan membagikan dan kejelasan siapa saja yang ikut menggugat. Dalam gugatan yang bertindak selaku penggugat hanyalah Amien Abdurachman, Ketua FKPPKA. Faktanya, tidak semua pensiunan KAI tergabung dalam FKPPKA. Ada sebagian lain yang tergabung dalam (Persatuan Pensiunan Karyawan Kereta Api) Perpenka. “Dengan demikian gugatan pengugat kabur (obscur libel),” ujar Nani.
Dengan dikabulkannya eksepsi pemerintah, maka majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan soal pokok perkara. “Tidak relevan dipertimbangkan,” kata Nani.
Eksepsi soal kewenangan absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga ditampik majelis hakim. Majelis menyatakan dilihat dari dalil gugatan, penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa dengan mengeluarkan peraturan tentang perubahan status kepegawaian dari PNS menjadi pegawai Perusahaan Umum (Perum) KAI. Karena itu penggugat menuntut agar PP itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
Sementara, beberapa tergugat mendalilkan seharusnya soal perubahan status kepegawaian itu dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab itu merupakan sengketa kepegawaian, bukan perkara perdata biasa. Sebelumnya, gugatan itu terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.230/PDT.G/2009/PN.JKT.PST pada 16 Juni 2009. Dalam gugatannya, Amien Abdurachman menggugat Pemerintah c.q. Menteri Perhubungan, karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pengalihan status penggugat dari Pegawai Negeri Sipil menjadi pegawai Perum Kereta Api.
Selain Menteri Perhubungan (Menhub), yang ikut digugat adalah Menteri Keuangan, Meneg Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BKN), dan Direksi PT Kereta Api Indonesia (persero), berturut-turut sebagai tergugat II, III, IV, V, dan VI.
Dalam gugatannya, penggugat menuntut agar pengadilan menghukum para tergugat
8 mengembalikan status penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta ganti rugi materiil yang nilai totalnya sekitar Rp169, 489 miliar dan immaterial Rp218,181 miliar.
Dalam gugatan diterangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dahulu bernama Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) atau Perum Kereta Api (Perumka). Untuk meningkatkan pelayanan jasa kereta api, maka Perusahaan Jawatan Kereta Api ini dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum. Dengan perubahan status perusahaan dari PJKA menjadi Perumka itu, pemerintah melakukan perubahan status kepegawaian yang semula PNS PJKA menjadi Pegawai Perumka.
Pada 2 Maret 1992, Menhub mengeluarkan SK No. 7 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalihan Status Kepegawaian dari PNS pada PJKA menjadi Pegawai Perumka. Sebagai tindak lanjutnya, dikeluarkan SK No.18/KP 601/PHB-92 tertanggal 11 Maret 1992 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai PNS PJKA.
Namun, proses pengalihan status kepegawaian ini berdampak negatif pada tingkat kesejahteraan pegawai dan pensiunan, karena tingkat kesejahteraan pensiunan dan mantan PNS Dephub PT KA tidak lebih baik dibandingkan dengan PNS pada umumnya.
Kerugian itu antara lain gaji pokok dasar pensiun dan tunjangan hari tua menjadi lebih kecil dibandingkan dengan pokok dasar pensiun PNS pada umumnya, pelayanan kesehatan yang dinilai tidak memadai dan berada jauh dari pelayanan yang diterima pensiunan PNS yang pada umumnya, tidak adanya kenaikan uang pensiun seperti yang dialami oleh PNS lainnya, serta tidak mendapatkan fasilitas kenaikan gaji atau pensiun ke-13.
