Badan legislasi (Baleg) DPR terus menggodok Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (RUU Statistik). Sejumlah pihak para pemangku kepentingan dimintakan masukan dan pandangannya dalam rangka memperkuat penyusunan RUU tersebut.
Guru Besar Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof Burhanuddin Muhtadi melihat RUU Statistik mengatur 3 jenis statistik yakni statistik dasar, sektoral, dan khusus. Untuk statistik khusus, Prof Burhanuddin mempertanyakan apakah definisinya masih relevan dengan dikaitkan fungsi lembaga survei yang berkaitan dengan survei yang berkepentingan dengan publik.
Seperti hitung cepat hasil pemilu/pilkada. Survei elektoral ini bukan untuk kepentingan orang per orang, tapi lebih pada publik dalam rangka ingin mengetahui hasil pemilu/pilkada secara cepat. Menurut Prof Burhanuddin perlu diperjelas kerja statistik khusus yang dilakukan individu masyarakat atau korporasi.
“Entitas bisnis atau non bisnis, perlu diperjelas dalam draf RUU agar kami bisa mengetahui pasti statistik khusus ini objeknya ke siapa,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum Baleg DPR, Senin (10/2/2025).
Baca juga:
- Baleg DPR: Revisi UU Statistik Untuk Cegah Karut-Marut Data Kementerian
- Draf RUU Minerba Disetujui, Janji Baleg DPR Libatkan Partisipasi Publik
Prof Burhanuddin menyorot kewenangan Badan Data dan Statistik Nasional (BDSN) dan Dewan Data dan Statistik Nasional (DDSN). Sebab kedua lembaga itu melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan statistik khusus. Menurutnya perlu ditegaskan mana yang menjadi ranah negara dan asosiasi masyarakat sipil. Ketentuan ini harusnya bukan urusan negara, tapi asosiasi organisasi untuk menegakan kode etik.
Pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu memberi contoh Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) punya Dewan Etik yang fungsinya menegakan kode etik sebagaimana diatur anggaran dasar (AD)/anggaran rumah tangga (ART). Persepi sedikitnya memecat 6 lembaga survei yang menjadi anggotanya. Kewenangan BDSN dan DDSN dikhawatirkan tumpang tindih dengan kewenangan asosiasi lembaga survei.
