[4] Dalam penjelasan UUK, bagian Umum, alinea 12, dijelaskan beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain sbb:
a. untuk menghindari perebutan harta debitor antara para kreditor;
b. menghindari adanya kreditor separatis yang melaksanakan hak eksekutorial tanpa memperhatikan kepentingan debitor maupun kreditor lain;
c. menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.
[5] Peraturan kepailitan merupakan pelaksanaan dari pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata
[6] M. Hadi Shubhan (2008), Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada media Group, Jakarta, Hal. 31.
[7] Pasal 60 UUK menjelaskan yang dimaksud kreditor yang diistimewakan adalah kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1139 dan pasal 1149 KUH Perdata
[8] Pasal 21 UUK jo pasal 56 ayat (3) berikut penjelasannya
[9] Pasal 56 ayat (1) dan (3) FV, mengatur demikian:
(1) Setiap berpiutang hipotik, yang telah membuat janji sebagai tersebut dalam pasal 1178 Kitab Undang-undang Hukum perdata, begitu pula setiap pemegang gadai, dibolehkan melaksanakan hak-hak mereka, seolah-olah tiada kepailitan.
(3) Begitupun setiap pemegang ikatan-panenan dibolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tiada kepailitan.
[10] Pasal 56 Perpu No. 1 Tahun 1998
[11] Pasal 56 UU No. 4 Tahun 1998
[12] pasal 55 UU No. 37 Tahun 2004
[13] Pasal 57 ayat (1) FV, dikutip sbb:
Si berpiutang hipotik dan si pemegang gadai, termaksud dalam pasal yang lalu, diharuskan melaksanakan hak mereka sebelum lewat waktu dua bulan, sesudah keadaan tak mampu membayar bermulai, dengan tak mengurangi kekuasaan Hakim pengawas, untuk memperpanjang jangka waktu tersebut
[14] Pasal 1 ayat (1) FV menyebutkan salah satu syarat dinyatakan pailit adalah debitor dalam keadaan telah berhenti membayar utang. Pengertian telah berhenti membayar utang, bisa jadi 2,yaitu: 1) tidak mampu membayar; atau 2) tidak mau membayar.
[15] Pasal 56A Perpu No. 1 tahun 1998
[16] Fred B. G. Tumbuan (2001), Pokok-pokok Undang-undang Tentang Kepailitan Sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998, dalam Rudhy A. Lontoh (ed.), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, Hal. 128.
