Hak Nelayan di Pesisir Diakui Hukum, Rentan di Lapangan
Utama

Hak Nelayan di Pesisir Diakui Hukum, Rentan di Lapangan

Kerap kali hak nelayan terancam oleh praktik coastal and marine grabbing, yaitu penyerobotan lahan dan sumber daya pesisir oleh pihak luar yang tidak berasal dari komunitas lokal.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof Maria S.W. Sumardjono (kiri atas) dan Peneliti BRIN, Dedi Supriadi Adhuri  saat menjadi pembicara dalam diskusi daring, Kamis (6/2/2025). Foto: Tangkapan youtube
Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Prof Maria S.W. Sumardjono (kiri atas) dan Peneliti BRIN, Dedi Supriadi Adhuri saat menjadi pembicara dalam diskusi daring, Kamis (6/2/2025). Foto: Tangkapan youtube

Peraturan perundang-undangan pertanahan dan tata ruang memberikan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah di perairan pesisir. Terkait dengan itu, terdapat dua ketentuan yang penting. Yakni hak atas tanah dapat diberikan pada bagian darat wilayah pesisir dan bagian perairannya jika ada penggunaan tanah di bawah air. 

Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Prof Maria S.W. Sumardjono mengatakan, objek hak atas tanah di perairan pesisir hanya bidang tanah, tidak termasuk sumber daya alam yang terdapat didalam air seperti ikan. 

Pemberian hak atas tanah harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem pesisir yang salah satunya diaplikasikan dengan penerapan prinsip 3R (Right, Responsibility, Rectriction). Prinsip ini tidak hanya dipertimbangkan dalam rangka pemberian hak atas tanah, tetapi pula dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan, serta penggunaan tanahnya.

“Hak atas tanah yang sudah diterbitkan termasuk di perairan pesisir, dapat dibatalkan apabila pemberiannya melanggar tata cara atas bidang-bidang tanah yang terdapat di perairan pesisir. Sebagian diberikan kepada masyarakat pesisir atau nelayan dengan hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai,” ujar Prof Maria dalam Diskusi Publik Polemik Pemberian Hak Atas Tanah di Perairan Pesisir, Kamis (6/2/2025).

Baca juga:

Sejumlah daerah di Indonesia, masyarakat pesisir sudah melangsungkan sistem penguasaan berbasis aturan lokal atau adat untuk pemanfaatan dan penggunaan sumber daya pesisir laut. Sistem tersebut mengenal dua kategori hak, yaitu hak makan dan hak milik.

Penggunaan instrumen hak atau izin dalam pengaturan pemanfaatan perairan pesisir tidak berkaitan dengan potensi ancaman terhadap ekosistem pesisir. Hal ini karena hak dan izin memiliki objek yang berbeda. Kemudian, instrumen hak dan izin sama-sama mengenakan ketentuan larangan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info