Peraturan perundang-undangan pertanahan dan tata ruang memberikan kewenangan untuk memberikan hak atas tanah di perairan pesisir. Terkait dengan itu, terdapat dua ketentuan yang penting. Yakni hak atas tanah dapat diberikan pada bagian darat wilayah pesisir dan bagian perairannya jika ada penggunaan tanah di bawah air.
Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Prof Maria S.W. Sumardjono mengatakan, objek hak atas tanah di perairan pesisir hanya bidang tanah, tidak termasuk sumber daya alam yang terdapat didalam air seperti ikan.
Pemberian hak atas tanah harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem pesisir yang salah satunya diaplikasikan dengan penerapan prinsip 3R (Right, Responsibility, Rectriction). Prinsip ini tidak hanya dipertimbangkan dalam rangka pemberian hak atas tanah, tetapi pula dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan, serta penggunaan tanahnya.
“Hak atas tanah yang sudah diterbitkan termasuk di perairan pesisir, dapat dibatalkan apabila pemberiannya melanggar tata cara atas bidang-bidang tanah yang terdapat di perairan pesisir. Sebagian diberikan kepada masyarakat pesisir atau nelayan dengan hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai,” ujar Prof Maria dalam Diskusi Publik Polemik Pemberian Hak Atas Tanah di Perairan Pesisir, Kamis (6/2/2025).
Baca juga:
- Mantan Ketua KPK Laporkan Dugaan Korupsi Pagar Laut ke KPK
- Dilaporkan MAKI Terkait Kasus Pagar Laut, Ini Respons Menteri ATR
Sejumlah daerah di Indonesia, masyarakat pesisir sudah melangsungkan sistem penguasaan berbasis aturan lokal atau adat untuk pemanfaatan dan penggunaan sumber daya pesisir laut. Sistem tersebut mengenal dua kategori hak, yaitu hak makan dan hak milik.
Penggunaan instrumen hak atau izin dalam pengaturan pemanfaatan perairan pesisir tidak berkaitan dengan potensi ancaman terhadap ekosistem pesisir. Hal ini karena hak dan izin memiliki objek yang berbeda. Kemudian, instrumen hak dan izin sama-sama mengenakan ketentuan larangan.
















